MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS No. Jumlah Total Anggaran Pilkada Sulsel 2007 Rp. 107.500.000.000 Mata Anggaran Biaya Prosentase 1. Tinta 4.131.123.000 3.84% 2. Surat suara 2.516.354.185 2.34% 3. Kartu pemilih 2.498.610.174 2.32% 4. Kalender, spanduk, stiker, baliho 137.607.500 0.13% 5. Media cetak 156.675.000 0.15% 6. Selebaran 31.937.000 0.03% 7. TV 25.000.000 0.02% 8. Radio 151.002.500 0.14% 9. Pamflet 24.214.000 0.02% 10. Template 48.568.000 0.05% 11. Pengawasan 18.397.700.379 17.11% Sumber data dari KPUD Sulsel 2007 Jumlah Sub Total 28.118.791.738 26.16% Tabel 7. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa tingkat penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD di kalangan anggota legislatif yang menghasilkan UU No. 22 tahun 2007 dan UU No. 10 Tahun 2008 dari sudut pelembagaan hak PD dalam pendataan dan pendaftaran pemilih, bukan saja tidak ada perbaikan dari anggota legislatif yang menghasilkan UU No. 12 2003, malah justru semakin merosot. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa dalam UU No. 12 tahun 2003 khususnya Pasal 54 ayat 2, tercantum dengan jelas, tegas dan konkrit variabel jenis disabilitas yang disandang merupakan unsur yang harus ada dalam formulir pendataan dan pendaftaran pemilih. Namun dalam UU No. 22 Tahun 2007 dan UU No. 10 Tahun 2008 khususnya Pasal 33 ayat 2 yang mengatur mengenai materi formulir pendataan dan pendaftaran pemilih, variabel disabilitas dihilangkan. Adapun pengaturan mengenai hal tersebut dalam UU No.3 Tahun 1999 maupun UU yang berlaku sebelumnya yaitu UU No. 1/1985, UU No. 2/1980 dan UU No.4 Tahun 1975, tidak mengatur tentang pencantuman keberadaan PD dalam formulir pendaftaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2003. Dalam Pasal 33 UU No. 3 Tahun 1999 hanya mengatur bahwa “Format Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh KPU”. Jika demikian halnya berarti legislatif ketika itu menyerahkan sepenuhnya pengaturan format pendaftaran Pemilu kepada KPU. Celakanya karena susunan personalia KPU pada masa itu terdiri dari unsur parpol dan pemerintah di mana soal independensi dan transparansi agak diragukan. Sebab dengan susunan seperti itu, KPU tentu lebih cenderung beroperasi di balik bayang-bayang 136

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات