MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
No.
Jumlah Total Anggaran Pilkada Sulsel 2007 Rp. 107.500.000.000
Mata Anggaran
Biaya
Prosentase
1.
Tinta
4.131.123.000
3.84%
2.
Surat suara
2.516.354.185
2.34%
3.
Kartu pemilih
2.498.610.174
2.32%
4.
Kalender, spanduk, stiker, baliho
137.607.500
0.13%
5.
Media cetak
156.675.000
0.15%
6.
Selebaran
31.937.000
0.03%
7.
TV
25.000.000
0.02%
8.
Radio
151.002.500
0.14%
9.
Pamflet
24.214.000
0.02%
10.
Template
48.568.000
0.05%
11.
Pengawasan
18.397.700.379
17.11%
Sumber data dari KPUD Sulsel 2007
Jumlah Sub Total
28.118.791.738
26.16%
Tabel 7.
Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa tingkat penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak politik PD di kalangan anggota legislatif
yang menghasilkan UU No. 22 tahun 2007 dan UU No. 10 Tahun 2008 dari
sudut pelembagaan hak PD dalam pendataan dan pendaftaran pemilih, bukan
saja tidak ada perbaikan dari anggota legislatif yang menghasilkan UU No. 12
2003, malah justru semakin merosot. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa
dalam UU No. 12 tahun 2003 khususnya Pasal 54 ayat 2, tercantum dengan
jelas, tegas dan konkrit variabel jenis disabilitas yang disandang merupakan
unsur yang harus ada dalam formulir pendataan dan pendaftaran pemilih. Namun
dalam UU No. 22 Tahun 2007 dan UU No. 10 Tahun 2008 khususnya Pasal 33
ayat 2 yang mengatur mengenai materi formulir pendataan dan pendaftaran
pemilih, variabel disabilitas dihilangkan.
Adapun pengaturan mengenai hal tersebut dalam UU No.3 Tahun 1999
maupun UU yang berlaku sebelumnya yaitu UU No. 1/1985, UU No. 2/1980
dan UU No.4 Tahun 1975, tidak mengatur tentang pencantuman keberadaan
PD dalam formulir pendaftaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 UU
No. 12 Tahun 2003. Dalam Pasal 33 UU No. 3 Tahun 1999 hanya mengatur
bahwa “Format Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan
oleh KPU”.
Jika demikian halnya berarti legislatif ketika itu menyerahkan sepenuhnya
pengaturan format pendaftaran Pemilu kepada KPU. Celakanya karena susunan
personalia KPU pada masa itu terdiri dari unsur parpol dan pemerintah di mana
soal independensi dan transparansi agak diragukan. Sebab dengan susunan
seperti itu, KPU tentu lebih cenderung beroperasi di balik bayang-bayang
136
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات