MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF
Dalam wawancara pada 26 November 2007 di Jakarta dengan peneliti,
Tamam Achda (Anggota Panja RUU Pemilu baru) menerangkan bahwa dikeluarkannya variabel data pemilih PD dari ketentuan sebelumnya, bukan dimaksudkan untuk mengurangi apalagi menghilangkan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu tetapi lebih dimaksudkan sebagai langkah untuk memberi
kesempatan bagi PD berimprovisasi secara bebas dan fleksibel tanpa terikat
dengan aturan seperti itu. Selain itu hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong
pihak yang menyelenggarakan pendataan dan pendaftaran pemilih, tidak terlalu
dipersulit dengan variabel-variabel yang dipandang kurang strategis. Sebab berdasarkan pengalaman dalam penyelenggaraan data dan pendaftaran pemilih lalu,
sedikit sekali yang mengisi kolom tentang jenis disabilitas yang disandang, padahal
di wilayah itu cukup banyak bermukim kalangan pemilih PD. Jadi keberadaan variabel itu dalam formulir menjadi sia-sia.
Penjelasan Tamam Achda tersebut di atas dikritik keras oleh Maulani
Rotinsulu (Sekjen DPP HWPDI). Dalam wawancara dengan peneliti pada 3
Desember 2007 di Jakarta, Maulani menegaskan bahwa keliru sekali jika keberadaan
variabel PD dalam formulir pendaftaran pemilih menjadi penyebab tidak efektifnya pendataan dan pendaftaran bagi pemilih PD lalu. Dari hasil pantauan sejumlah
kalangan, ditemukan kasus bahwa banyak PD yang tidak terdata dan terdaftar
sebagai pemilih lebih disebabkan karena petugas yang melakukan pendataan dan
pendaftaran untuk Pemilu 2004, hanya cari gampangnya saja dengan mengisi
sendiri formulir pendataan dan pendaftaran berdasarkan informasi dari orang
yang tinggal bertetangga dengan orang yang akan didata dan didaftar.
Nurul Hasanah (Koordinator Advokasi dan Pemantau Hak PD dalam
Pemilu Sulsel) juga menolak pandangan Tamam Achda yang menilai pengadaan
aksesibilitas berupa alat bantu bagi PD dalam Pemilu sebagai hal yang tidak efisien
alias pemborosan. Dalam wawancara dengan peneliti 21 Mei 2008 di Makassar,
Nurul Hasanah menegaskan bahwa pada pemilihan Gubernur di Sulsel tahun
2007, KPUD setempat memenuhi harapan komunitas PD dan stakeholders-nya
dengan menyediakan template (alat bantu coblos mandiri bagi tunanetra)
satu eksemplar setiap TPS. Biaya pengadaan fasilitas hanya Rp. 48.568.000
atau 0.05 % dari total anggaran penyelenggaraan Pilkada ketika itu. Jumlah ini lebih kecil dari biaya pengadaan tinta atau surat suara yang masingmasing menyerap anggaran sebesar Rp. 4.131.123.000 atau 3.84 % dan Rp.
2.516.354.185 atau 2.34 % dari total anggaran penyelenggaraan Pilkada di
Sulsel.
Untuk lebih lengkapnya, berikut ini diuraikan konfigurasi komponen
pembiayaan penyelenggaraan Pilkada Sulsel tahun 2007 khusus pada bidang
perlengkapan dan pengawasan :
135
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات