MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF
kepentingan parpol daripada bagaimana mengayomi, memfasilitasi dan
mengakomodasi aspirasi secara maksimal kelompok pemilih yang mempunyai
kebutuhan khusus.
Meski dalam UU No. 3 Tahun 1999 dirasakan kaburnya pengaturan
mengenai unsur disabilitas yang perlu dimuat dalam formulir pendaftaran pemilih,
namun dalam UU No. 1 Tahun 1985, UU No. 2 Tahun 1980, UU No. 4 Tahun
1975 dan UU No. 15 Tahun 1969, kesemuanya tidak mengatur sama sekali
tentang unsur-unsur yang perlu dimuat dalam formulir pendaftaran pemilih. Ini
berarti kalangan legislatif yang menghasilkan UU tersebut kurang begitu
memperhatikan, menghormati apalagi memenuhi hak PD untuk diakui secara
yuridis sebagai bagian dari warga negara yang perlu dicatat dan dilayani secara
khusus dalam sistem penyelenggaraan Pemilu termasuk dalam tahap pendaftaran
dan pendataan pemilih.
Dalam UU No. 7 Tahun 1953 yang mengatur penyelenggaraan Pemilu I,
ada ketentuan tentang format pendaftaran pemilih, tapi sayang sekali karena
format dimaksud lagi-lagi tidak mencakup keberadaan pemilih PD. Hal ini terlihat
pada Pasal 7 UU No. 7 Tahun 1953:
Dalam daftar-pemilih dimuat keterangan tentang tiap-tiap pemilih, sebagai
berikut:
a.
nama lengkap, termasuk nama panggilan, jika ada;
b.
umur;
c.
sudah/pernah/belum kawin;
d.
jenis laki-laki atau perempuan;
e.
alamat rumah;
f.
pekerjaan.
Sampai di sini tergambar paradigma perlakuan legislatif yang menghasilkan
UU No. 7 Tahun 1953 ternyata tidak lebih baik dari pada legislatif yang
menghasilkan UU No.12 Tahun 2003. Dengan demikian paradigma perlakuan
legislatif terhadap hak PD pada masa ini juga tidak lebih baik dari pada legislatif
yang menyusun UU No. 12 Tahun 2003.
a.
Hak Pasif
Ketentuan mengenai hak pasif PD sebagaimana diatur dalam Pasal 60
dengan rumusan:
“Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
harus memenuhi syarat:
137
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات