MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF kepentingan parpol daripada bagaimana mengayomi, memfasilitasi dan mengakomodasi aspirasi secara maksimal kelompok pemilih yang mempunyai kebutuhan khusus. Meski dalam UU No. 3 Tahun 1999 dirasakan kaburnya pengaturan mengenai unsur disabilitas yang perlu dimuat dalam formulir pendaftaran pemilih, namun dalam UU No. 1 Tahun 1985, UU No. 2 Tahun 1980, UU No. 4 Tahun 1975 dan UU No. 15 Tahun 1969, kesemuanya tidak mengatur sama sekali tentang unsur-unsur yang perlu dimuat dalam formulir pendaftaran pemilih. Ini berarti kalangan legislatif yang menghasilkan UU tersebut kurang begitu memperhatikan, menghormati apalagi memenuhi hak PD untuk diakui secara yuridis sebagai bagian dari warga negara yang perlu dicatat dan dilayani secara khusus dalam sistem penyelenggaraan Pemilu termasuk dalam tahap pendaftaran dan pendataan pemilih. Dalam UU No. 7 Tahun 1953 yang mengatur penyelenggaraan Pemilu I, ada ketentuan tentang format pendaftaran pemilih, tapi sayang sekali karena format dimaksud lagi-lagi tidak mencakup keberadaan pemilih PD. Hal ini terlihat pada Pasal 7 UU No. 7 Tahun 1953: Dalam daftar-pemilih dimuat keterangan tentang tiap-tiap pemilih, sebagai berikut: a. nama lengkap, termasuk nama panggilan, jika ada; b. umur; c. sudah/pernah/belum kawin; d. jenis laki-laki atau perempuan; e. alamat rumah; f. pekerjaan. Sampai di sini tergambar paradigma perlakuan legislatif yang menghasilkan UU No. 7 Tahun 1953 ternyata tidak lebih baik dari pada legislatif yang menghasilkan UU No.12 Tahun 2003. Dengan demikian paradigma perlakuan legislatif terhadap hak PD pada masa ini juga tidak lebih baik dari pada legislatif yang menyusun UU No. 12 Tahun 2003. a. Hak Pasif Ketentuan mengenai hak pasif PD sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dengan rumusan: “Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat: 137

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات