MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS diskriminatif KPU terhadap pemilih PD banyak juga terjadi pada penetapan standarisasi logistik Pemilu. Dalam Pemilu 2004 penetapan standar logistik Pemilu sama sekali tidak mencakup standar logistik yang diperlukan oleh pemilih PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Pengaturan mengenai kewajiban KPU sebagaimana terurai di atas, ternyata tidak ada dalam UU No. 10/2008 ini terjadi karena UU tersebut memang didesain semata-mata hanya mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu sedangkan pengaturan mengenai KPU sebagai penyelenggara Pemilu, diatur dalam UU tersendiri yaitu UU No. 22 Tahun 2007. Dalam Pasal 8 ayat 4 UU tersebut dirumuskan: KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu; b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara; c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan e. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang undangan; f. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan g. h. i. Pemilu kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU dan ditandatangani oleh ketua dan angota KPU; menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/ janji pejabat, dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundangundangan. Memperhatikan kutipan peraturan tersebut di atas, rupanya tidak banyak yang berubah kecuali beberapa hal yaitu : 1. Materi yang tertuang pada Pasal 26 huruf a UU No. 12 Tahun 2003, bergeser ke huruf b Pasal 8 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2007. Namun substansi dasar yang diatur dalam ketentuan ini, masih tetap sama yaitu KPU wajib memperlakukan secara adil dan setara pada peserta Pemilu. 130

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление