MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF
Rumusan seperti ini mengandung isyarat yang sangat jelas bagi
penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya untuk membangun
paradigma perlakuan yang adil dan setara kepada PD yang berkedudukan
sebagai peserta Pemilu. Dalam hal ini siapapun tidak boleh bersikap stereotip
dan prejudice terhadap eksistensi PD yang berminat mengekspresikan hak
politiknya sebagai peserta Pemilu. Apabila terdapat indikasi ketidakmampuan
dalam menjalankan tugas sebagai fungsionaris dalam bidang politik maka
hukum mewajibkan penyelenggara negara untuk menyediakan aksesibilitas
dan perlakuan khusus lainnya yang paling sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan pihak yang bersangkutan. Sehingga dengan itu maka segala unsur
penghambat dan pencetus ketidakmampuan dapat dikurangi, dihilangkan
dan selanjutnya diubah menjadi orang yang berkemampuan penuh.
Ini berarti negara melalui Legislatif telah memenuhi esensi negara
hukum yang digagas Imanuel Kant atau negara kesejahteraan oleh
Frederich Julius Sthaal. Prinsip adil dan setara untuk semua peserta Pemilu
tanpa terkecuali, tentu cukup memenuhi seruan Deklrasi Wina tentang
special treatment bagi PD maupun paradigma Disability, Liberation and
Development yang digagas Peter Coleridge.
Dalam wawancara dengan peneliti pada 13 Maret 2008 di Jakarta
Valina Sinka Subekti (mantan anggota KPU periode 2002 – 2007) menjelaskan
bahwa rumusan yang tertuang dalam Pasal 26 tentang kewajiban KPU
merupakan rumusan yang cukup ideal karena sudah mencakup hal-hal yang
prinsipil dan mendasar bagi tugas KPU untuk mewujudkan hak PD dalam
penyelenggaraan Pemilu. Hal ini bisa kita lihat pada rumusan huruf (a) bahwa
KPU wajib memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara guna
mensukseskan Pemilu. Ini berarti legislatif melarang KPU untuk bertindak
diskriminatif terhadap siapapun yang menjadi peserta Pemilu termasuk para
PD yang berkedudukan sebagai peserta Pemilu.
Pengakuan Valina tersebut di atas, tampaknya kurang sejalan dengan
penilaian pegiat pemantau Pemilu antara lain Hadar Gumay (Direktur Cetro).
Dalam wawancara dengan peneliti pada 2 April 2008 di Jakarta, beliau
berpendapat bahwa unsur-unsur kewajiban KPU yang diatur dalam Pasal 26
memang mengandung prinsip dasar kewajiban penyelenggara Pemilu yang
bersifat umum. Namun dengan merujuk pada pengalaman penyelenggaraan
Pemilu tahun 2004 dijumpai sejumlah kasus yang memperlihatkan KPU
melakukan praktik diskriminasi terhadap peserta Pemilu. Contoh kasus
dalam hal ini adalah “Abdurrahman Wahid” alias Gus Dur yang akhirnya
tidak dapat maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2004 akibat didiskualifikasi
oleh KPU.
Penilaian Hadar Gumay tersebut di atas didukung oleh Heppy
Sebayang (Wakil Ketua PPUA). Dalam wawancara dengan peneliti 28
Februari 2008 di Jakarta, informan ini menegaskan bahwa tindakan
129
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление