MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF Rumusan seperti ini mengandung isyarat yang sangat jelas bagi penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya untuk membangun paradigma perlakuan yang adil dan setara kepada PD yang berkedudukan sebagai peserta Pemilu. Dalam hal ini siapapun tidak boleh bersikap stereotip dan prejudice terhadap eksistensi PD yang berminat mengekspresikan hak politiknya sebagai peserta Pemilu. Apabila terdapat indikasi ketidakmampuan dalam menjalankan tugas sebagai fungsionaris dalam bidang politik maka hukum mewajibkan penyelenggara negara untuk menyediakan aksesibilitas dan perlakuan khusus lainnya yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pihak yang bersangkutan. Sehingga dengan itu maka segala unsur penghambat dan pencetus ketidakmampuan dapat dikurangi, dihilangkan dan selanjutnya diubah menjadi orang yang berkemampuan penuh. Ini berarti negara melalui Legislatif telah memenuhi esensi negara hukum yang digagas Imanuel Kant atau negara kesejahteraan oleh Frederich Julius Sthaal. Prinsip adil dan setara untuk semua peserta Pemilu tanpa terkecuali, tentu cukup memenuhi seruan Deklrasi Wina tentang special treatment bagi PD maupun paradigma Disability, Liberation and Development yang digagas Peter Coleridge. Dalam wawancara dengan peneliti pada 13 Maret 2008 di Jakarta Valina Sinka Subekti (mantan anggota KPU periode 2002 – 2007) menjelaskan bahwa rumusan yang tertuang dalam Pasal 26 tentang kewajiban KPU merupakan rumusan yang cukup ideal karena sudah mencakup hal-hal yang prinsipil dan mendasar bagi tugas KPU untuk mewujudkan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini bisa kita lihat pada rumusan huruf (a) bahwa KPU wajib memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara guna mensukseskan Pemilu. Ini berarti legislatif melarang KPU untuk bertindak diskriminatif terhadap siapapun yang menjadi peserta Pemilu termasuk para PD yang berkedudukan sebagai peserta Pemilu. Pengakuan Valina tersebut di atas, tampaknya kurang sejalan dengan penilaian pegiat pemantau Pemilu antara lain Hadar Gumay (Direktur Cetro). Dalam wawancara dengan peneliti pada 2 April 2008 di Jakarta, beliau berpendapat bahwa unsur-unsur kewajiban KPU yang diatur dalam Pasal 26 memang mengandung prinsip dasar kewajiban penyelenggara Pemilu yang bersifat umum. Namun dengan merujuk pada pengalaman penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 dijumpai sejumlah kasus yang memperlihatkan KPU melakukan praktik diskriminasi terhadap peserta Pemilu. Contoh kasus dalam hal ini adalah “Abdurrahman Wahid” alias Gus Dur yang akhirnya tidak dapat maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2004 akibat didiskualifikasi oleh KPU. Penilaian Hadar Gumay tersebut di atas didukung oleh Heppy Sebayang (Wakil Ketua PPUA). Dalam wawancara dengan peneliti 28 Februari 2008 di Jakarta, informan ini menegaskan bahwa tindakan 129

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление