MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
demokratisasi dengan landasan equal justice under law, equal justice before
the law.
b. Kewajiban KPU
Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban KPU sebagaimana
yang tertuang dalam Pasal 26 dengan rumusan sebagai berikut :
a.
memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara guna mensukseskan
Pemilu;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris
KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
e. melaporkan penyelenggaraan Pemilu kepada presiden selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD;
f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN;
g. melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.
Apakah rumusan yang tertuang dalam Pasal 26 dapat berarti
legislatif telah membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kepada para PD? Jawaban
atas pertanyaan tersebut tergambar sepenuhnya dalam tabel di bawah ini:
No
Jawaban
Frekuensi
1.
Ya
82
64,57 %
2.
Tidak
29
22,83 %
3.
Ragu-ragu
16
12,6 %
127
100%
Jumlah
Persentase
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008
Tabel 5
Memperhatikan konfigurasi hasil penelitian dalam tabel tersebut di
atas, dapatlah diindikasikan betapa tingginya pengakuan responden terhadap
legislatif terutama ketika membuat aturan tentang kewajiban KPU. Dimana
substansi pengaturannya, legislatif dinilai cukup baik dalam membangun
paradigma perlakuan yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak
politik PD. Hal ini terlihat pada frase memperlakukan peserta Pemilu secara
adil dan setara.
128
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление