MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS demokratisasi dengan landasan equal justice under law, equal justice before the law. b. Kewajiban KPU Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban KPU sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 dengan rumusan sebagai berikut : a. memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara guna mensukseskan Pemilu; b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat; e. melaporkan penyelenggaraan Pemilu kepada presiden selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD; f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN; g. melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang. Apakah rumusan yang tertuang dalam Pasal 26 dapat berarti legislatif telah membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kepada para PD? Jawaban atas pertanyaan tersebut tergambar sepenuhnya dalam tabel di bawah ini: No Jawaban Frekuensi 1. Ya 82 64,57 % 2. Tidak 29 22,83 % 3. Ragu-ragu 16 12,6 % 127 100% Jumlah Persentase Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008 Tabel 5 Memperhatikan konfigurasi hasil penelitian dalam tabel tersebut di atas, dapatlah diindikasikan betapa tingginya pengakuan responden terhadap legislatif terutama ketika membuat aturan tentang kewajiban KPU. Dimana substansi pengaturannya, legislatif dinilai cukup baik dalam membangun paradigma perlakuan yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak politik PD. Hal ini terlihat pada frase memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara. 128

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление