MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF yang berkembang saat itu adalah semangat untuk membangun demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Asas tersebut adalah ciri pandangan politik rezim orde baru yang pada tahap awal, berpegang pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) serta menyingkirkan segala unsur-unsur komunisme dari kekuasaan negara. Sebab bagi rezim orde baru, Pancasila dan UUD 1945 adalah instrumen negara yang tidak dapat ditawar-tawar dan harus menjadi landasan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sehingga tidak ada tempat bagi unsur komunisme hidup dalam negara yang berfalsafahkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan asas-asas penyelenggaraan Pemilu dalam UU No. 15 Tahun 1969, maka secara konsepsional legislatif pada masa ini dapat dinilai memadai dari sisi penghormatan dan perlindungan serta pemenuhan hak politik bagi PD. Sebab dengan sistem demokrasi yang berarti dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, maka penyelenggaraan Pemilu tentu mencakup PD sebagai bagian dari warga negara yang berhak memilih maupun dipilih. Apabila hak warga negara dari kalangan PD tersebut dikurangi apalagi dihilangkan, maka itu pasti bukan demokrasi. Pengaturan asas-asas Pemilu yang paling tua di Indonesia, tertuang dalam ketentuan penyelenggaraan Pemilu tahun 1955. Hal yang cukup spektakuler mengenai pengaturan asas penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 sebagai pesta demokrasi pertama di Indonesia, ternyata tidak diatur dalam UU No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan justru diatur dalam konstitusi yang berlaku saat itu yakni Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pada Pasal 35 UUDS dirumuskan : “Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak-pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.” Rumusan ketentuan tersebut mempunyai muatan filosofis yang dalam. Betapa tidak karena penyusunan UUDS secara historis, dipicu keinginan pimpinan negara dan kaum nasionalis lainnya untuk segera mengakhiri federalisme di bawah konstitusi RIS menuju sistem unitarianisme. Hal yang berbeda dengan rumusan UU sesudahnya adalah pada istilah “berkesamaan” yang tentu maknanya tidak lain bahwa setiap orang tidak terkecuali PD yang menjadi WNI mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan Pemilu. Asas ini tidak ada pada UU tentang penyelenggaraan Pemilu sesudahnya. Ini dapat dimengerti karena ketika itu UUDS memang dirancang sebagai instrumen fundamental bagi bangsa Indonesia untuk memasuki era 127

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление