MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF
yang berkembang saat itu adalah semangat untuk membangun demokrasi
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Asas tersebut adalah
ciri pandangan politik rezim orde baru yang pada tahap awal, berpegang
pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) serta menyingkirkan segala
unsur-unsur komunisme dari kekuasaan negara. Sebab bagi rezim orde
baru, Pancasila dan UUD 1945 adalah instrumen negara yang tidak dapat
ditawar-tawar dan harus menjadi landasan kehidupan berbangsa, bernegara
dan bermasyarakat sehingga tidak ada tempat bagi unsur komunisme hidup
dalam negara yang berfalsafahkan Pancasila dan UUD 1945.
Berdasarkan asas-asas penyelenggaraan Pemilu dalam UU No. 15
Tahun 1969, maka secara konsepsional legislatif pada masa ini dapat dinilai
memadai dari sisi penghormatan dan perlindungan serta pemenuhan hak
politik bagi PD. Sebab dengan sistem demokrasi yang berarti dari rakyat oleh
rakyat dan untuk rakyat, maka penyelenggaraan Pemilu tentu mencakup
PD sebagai bagian dari warga negara yang berhak memilih maupun dipilih.
Apabila hak warga negara dari kalangan PD tersebut dikurangi apalagi
dihilangkan, maka itu pasti bukan demokrasi.
Pengaturan asas-asas Pemilu yang paling tua di Indonesia, tertuang
dalam ketentuan penyelenggaraan Pemilu tahun 1955. Hal yang cukup
spektakuler mengenai pengaturan asas penyelenggaraan Pemilu tahun 1955
sebagai pesta demokrasi pertama di Indonesia, ternyata tidak diatur dalam
UU No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan justru diatur dalam konstitusi yang
berlaku saat itu yakni Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.
Pada Pasal 35 UUDS dirumuskan :
“Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu
dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan
menurut hak-pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta
dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang
juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.”
Rumusan ketentuan tersebut mempunyai muatan filosofis yang
dalam. Betapa tidak karena penyusunan UUDS secara historis, dipicu
keinginan pimpinan negara dan kaum nasionalis lainnya untuk segera
mengakhiri federalisme di bawah konstitusi RIS menuju sistem unitarianisme.
Hal yang berbeda dengan rumusan UU sesudahnya adalah pada istilah
“berkesamaan” yang tentu maknanya tidak lain bahwa setiap orang tidak
terkecuali PD yang menjadi WNI mempunyai hak dan kewajiban yang sama
dalam penyelenggaraan Pemilu.
Asas ini tidak ada pada UU tentang penyelenggaraan Pemilu
sesudahnya. Ini dapat dimengerti karena ketika itu UUDS memang dirancang
sebagai instrumen fundamental bagi bangsa Indonesia untuk memasuki era
127
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление