MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS beberapa Pasal dalam UU No. 2 Tahun 1980 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggotaanggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975”. Hal serupa juga terjadi dalam UU No. 2 Tahun 1980 maupun UU No. 4 Tahun 1975. Kedua UU penyelenggaraan Pemilu tersebut hanya memuat beberapa pasal yang dipandang perlu untuk diubah dan hasil perubahan dimaksud, kebetulan tidak ada yang terkait langsung dengan persoalan asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ditegaskan sendiri dalam penjelasan umum kedua UU tersebut bahwa: “Perubahan yang diatur dalam UU ini, tidaklah bersifat fundamental yang berarti tidak mengubah dasar fikiran, tujuan, asas serta sistem Pemilihan Umum”. Meski demikian legislatif pada masa ini, masih memiliki sumbangan dalam hal pengaturan penyelenggaraan Pemilu. Mengingat MPR dalam struktur kenegaraan Indonesia berkedudukan sebagai badan legislatif dalam konsep trias politica, maka itu berarti semua produk MPR berupa ketetapan-ketetapan dimana ketika UUD 1945 belum diamandemen, juga berkedudukan sebagai salah satu pembentuk peraturan perundang-undangan negara (Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan). Dalam hal ini setidaknya ada lima Tap MPR mengenai penyelenggaraan Pemilu yang dihasilkan sebelum dan setelah UU No. 15 Tahun 1969. Tap MPR dimaksud adalah Tap MPRS No. XI/MPRS/1966, Tap MPRS No. XII/MPRS/1968, Tap MPR No.VIII/MPR/1973, Tap MPR No. VII/ MPR/1978 dan Tap MPR No. III/MPR/1983. Dalam ketetapan-ketetapan tersebut diisyaratkan asas penyelenggaraan Pemilu masih bersandarkan pada asas luber. Jadi pada masa ini, asas jurdil belum diadopsi. Adapun asas penyelenggaraan Pemilu dalam UU No. 15 Tahun 1969 sebagai UU pertama yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu sejak UUD 1945 dinyatakan kembali berlaku berdasarkan dekrit presiden 5 Juli 1969, secara subtansial juga mengadopsi asas luber tanpa jurdil. Pengaturan asas tersebut secara eksplisit tertuang pada penjelasan umum UU No. 15 Tahun 1969. Sedangkan asas penyelenggaraan Pemilu yang tercantum pada batang tubuh khususnya Pasal 3 UU No. 15 tahun 1969, justru menyebutkan adanya kalimat tambahan dari asas luber yaitu : “Perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum di dasarkan atas asas-asas demokrasi yang dijiwai semangat Pancasila/ Undang – undang dasar 1945” Rumusan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 1969 tentang asas penyelenggaraan Pemilu tersebut di atas yang hanya berintikan pada asas-asas demokrasi, tidak lain merupakan refleksi tata kehidupan politik 126

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление