MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF
Ini berarti legislatif yang mengesahkan UU tersebut masih mempunyai
semangat yang tidak berbeda dengan kalangan legislatif periode
sebelumnya yang menjunjung prinsip keadilan dan kesamaan sebagai
asas yang sangat lekat dengan kaum PD.
2. Ketentuan yang tertuang pada Pasal 26 huruf b UU No. 12 Tahun 2003,
mengenai penetapan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa
yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan
perundang-undangan, malah tidak diatur sebagai kewajiban KPU
menurut UU No. 22 Tahun 2007. Ketentuan tersebut beralih menjadi
tugas dan wewenang KPU sebagaimana yang tertuang pada Pasal 8 ayat
1 huruf n untuk Pemilu anggota legislatif dan Pasal 8 ayat 2 huruf i untuk
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Ini berarti kalangan legislatif yang mengesahkan UU tersebut,
mengalami perubahan pola berpikir di mana penentuan standar
penyelenggaraan Pemilu yang sebelumnya merupakan kewajiban KPU, kini
berkedudukan sebagai tugas dan wewenang KPU. Salah satu konsekuensi
logis dari perubahan itu adalah pada soal tuntutan. Di mana hal yang
termasuk kewajiban, tentu secara teknis yuridis bersifat keharusan sehingga
pelanggaran terhadap hal tersebut akan setimpal dengan tuntutan kalau
bukan penghukuman/sanksi.
Adapun mengenai kedudukan, tugas dan wewenang, tidaklah
bersifat keharusan, tapi merupakan hak yang perlu dilaksanakan atau dapat
juga disebut sebagai rangkaian pilihan bagi pemegang kekuasaan untuk
melaksanakan tugasnya. Jadi kalangan legislatif yang mengesahkan UU
tersebut khususnya mengenai penentuan standar penyelenggaraan Pemilu
yang semula merupakan kewajiban kini hanya menjadi tugas dan wewenang
KPU. Hal ini mencerminkan bahwa sikap legislatif pada masa ini, lebih
melentur dari pada kalangan legislatif sebelumnya.
Dalam hal peralihan kewajiban menjadi wewenang dari sudut
kepentingan PD, secara filosofis juga sedikit mengalami kemunduran karena
siapapun termasuk PD kurang begitu tersedia dalil untuk menuntut KPU
yang lalai melakukan standarisasi terhadap elemen-elemen penyelenggaraan
Pemilu. Sebab bagaimanapun setiap wewenang hanya dapat dituntut jika
disalahgunakan sehingga wewenang yang tidak dilaksanakan, tentulah
tidak termasuk objek yang dapat dituntut.
Adapun pengaturan mengenai hal ini dalam UU No. 3 Tahun 1999
maupun UU tentang Pemilu yang berlaku sebelumnya yaitu UU No. 1
1985, UU No.2 Tahun 1980, UU No.4 Tahun 1975, UU No. 15 Tahun 1969
maupun UU No. 7 Tahun 1953, kesemuanya tidak ditemukan aturan secara
eksplisit mengenai kewajiban KPU atau yang serupa dengan itu sebagaimana
yang tertuang pada Pasal 26 UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 22 Tahun
2007. Dalam UU No. 3 Tahun 1999 dan UU No. 15 Tahun 1969 hanya
131
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление