Temuan FAKTA-FAKTA k­ abar yang melaporkan kekejaman di Nanking kepada d ­ unia, ­telah ­meninggalkan Nanking menuju Shanghai tidak lama s­ etelah p­endudukan, namun warga asing yang tetap tinggal terus ­ mendokumentasikan dengan cukup teliti “kebiadaban yang t­erjadi setiap jam”disana164. ­ IMTFE mencatat bahwa a­ nggota Korps Diplomatik dan Pers bersama Kedutaan Jepang di Nanking “­me­ngirimkan l­aporan yang ­merinci tindak kekejian yang ­dilakukan di dalam maupun di sekitar N­anking” kepada pemerintahnya m ­ ­ asing-m­ asing serta kepada ­ Pemerintah Jepang. Pejabat Kedutaan Jepang mengirim laporan ke ­Kementerian Jepang untuk Cina165. Perwakilan ­Kedutaan Jerman mengabarkan kepada ­atasannya tentang “kekejaman dan tindakan kriminal yang dilakukan bukan oleh individu, tetapi seluruh angkatan bersenjata, yaitu tentara Jepang” dan ia lalu menggambarkan tentara tersebut sebagai “mesin ­kebinatangan” 166. Pada saat terjadinya invasi, korps d ­ iplomatik dan warga sipil asing di Zona aman Nanking tidak hanya melaporkan ­kadar kekejaman yang dilakukan, namun juga dengan gigih melancarkan protes terhadap Jepang. Sekretaris Komisi Internasional untuk Zona aman “mengirimkan dua surat protes setiap hari selama enam minggu pertama”, dan pemerintah-pemerintah asing juga mengecam t­ erjadinya kejahatan tersebut167. Menurut IMTFE, opini publik di Jepang pun tidak mendukung perilaku tentara Jepang di Nanking168. Pemerintah Jepang bereaksi secara berbeda-beda atas laporan tentang kekejaman yang terjadi di Nanking. IMTFE menemukan bahwa sejumlah pejabat tingkat bawah di pemerintahan Jepang, terutama para pejabat kedutaan di Nanking, berusaha menebus dan melakukan sesuatu atas perilaku tentara Jepang. Mereka menyatakan ”tentara Jepang bertekad bulat untuk menyengsarakan Nanking, tetapi pejabat kedutaan akan berusaha melunakkan tindakan-tindakan tersebut” 169.Untuk itu, pejabat Kedutaan Jepang mengirimkan laporan-laporan ­ tentang kekejaman itu kepada pemerintahnya dan mendorong para duta asing untuk mempublisasikan kebrutalan tersebut di Jepang, “­supaya Pemerintah Jepang dapat dipaksa oleh opini publik untuk m ­ engendalikan 170 tentaranya” . Bagaimanapun, pejabat Jepang lainnya tidak sepeduli seperti pejabat kedutaan dalam berupa mengganti rugi. Mereka malah ­mengarahkan perhatiannya kepada “kontrol kerusakan” untuk menjaga reputasi ­tentara Jepang. IMTFE memastikan bahwa pejabat tinggi pemerintah 65