PENGADILAN RNASIONAL PERANG INTE UAN N TA KEJAHA REMP TERHADAP PE SEMBER 2001 DE 4 N SA TU KEPU Jepang telah menerima laporan-laporan baik dari pejabat kedutaan di Nanking maupun dari anggota korps diplomatik dan pers tentang ­perbuatan kriminal tentara Jepang di Nanking. Salah satunya adalah Menteri Luar Negeri, Koki Hirota, yang lalu meneruskan laporan t­ ersebut kepada ­Kementerian Perang, di mana UMEZU menjabat sebagai Wakil Menteri Perang. IMTFE selanjutnya menemukan bahwa laporan-l­aporan tersebut dibahas dalam Konferensi Liasion, yang biasanya dihadiri oleh Perdana Menteri, Menteri Perang dan Angkatan Laut, Menteri Luar ­Negeri ­Hirota, Menteri Keuangan Kaya, Kepala pasukan dan Staf J­enderal Angkatan Laut. Pemberitaan tentang laporan ini juga menyebar luas. ­Minami, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur-­Jenderal di Korea, mengaku membacanya di surat kabar. Setelah laporan-laporan yang negatif itu tersebar luas dan seiring dengan menguatnya opini p ­ ublik dari ­berbagai negara di dunia, Pemerintah Jepang menarik M ­ ATSUI beserta sekitar 80 perwiranya, namun tidak menghukum s­atupun dari mereka. MATSUI, setelah kembali ke Jepang pada 5 Maret 1938, ­ditunjuk sebagai P­enasihat ­Kabinet dan pada 29 April 1940 dianugerahi ­penghargaan untuk “jasa-jasa terhormat”-nya pada Perang Cina oleh P­emerintah Jepang171. Para hakim menganggap bahwa sikap Pemerintah Jepang atas p­erkosaan Nanking merupakan suatu pengabaian tanpa hati. B­ ahwasanya ­pemerintah memakai alasan ‘marah atas terjadinya ­perkosaan ­massal’ untuk mendirikan “comfort station”, maka bagi k­ orban kekejaman di Nanking dan para “comfort women” hal ini merupakan tambahan ketidakadilan. 2. Institusionalisasi (Pelembagaan) Sistem Perbudakan Seksual (a) Perbudakan Seksual di Cina terhadap Perempuan Cina belia dan ­Dewasa Pemerintah dan militer Jepang mendirikan dan mengembangkan “­comfort stations” menjadi sebuah institusi yang sangat besar karena ­berbagai alasan. Menurut bukti-bukti yang disajikan dalam P­engadilan ini, “comfort station” didirikan, pertama untuk mencegah tentara Jepang terjangkit PMS172 dan kedua, untuk ­mena­ngkal s­entimen anti-Jepang yang tumbuh akibat perkosaan massal tak ­terkendali yang dilakukan tentara Jepang terhadap perempuan sipil pada saat bergerak merebut kekuasaan diteritori yang b ­ ersangkutan173. Bukti-bukti menunjukkan 66