PENGADILAN RNASIONAL PERANG INTE UAN N TA KEJAHA REMP TERHADAP PE SEMBER 2001 DE 4 N SA TU KEPU pada saat itu, seorang atasan berkewajiban untuk selalu memiliki pengetahuan terkini tentang perlakuan terhadap sandera, sehingga apabila ia tidak melakukan penyelidikan setelah menerima informasi yang tidak memadai maka ia telah melanggar kewajiban tersebut. Besarnya skala atau sistimatiknya kejahatan dapat dianggap sebagai ”pemberitahuan” yang memadai untuk menetapkan bahwa seorang terdakwa “seharusnya mengetahui” atau seharusnya telah mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki kejahatan tersebut. IMTFE menetapkan terdakwa HATA bersalah atas tanggung jawab atasan sesuai dengan Dakwaan 55 : HATA [saat itu] memimpin pasukan ekspedisi di Cina [dan] kekejian skala besar telah dilakukan pasukan di bawah komandonya dalam jangka waktu yang lama. HATA mengetahui kejahatan itu tetapi tidak melakukan tindakan untuk mencegahnya, atau ia tidak mau tahu dan tidak mengambil tindakan untuk menyelidiki apakah perintahnya untuk memperlakukan tawanan dan warga sipil secara manusiawi telah dipatuhi 541. IMTFE tidak memutuskan terdakwa TOGO dengan Dakwaan 55 karena “ kekejaman tentara Jepang terjadi pada waktu pengunduran dirinya dan belum menjadi terkenal sehingga tidak dapat menyalahkannya karena tidak tahu”542. Pengadilan kasus Hostages menyatakan bahwa jenderal yang mengomando daerah pendudukan, demi memenuhi kewajibannya “menjaga perdamaian dan ketertiban” dan “melindungi kehidupan dan harta benda,” membutuhkan: laporan adekuat tentang semua kejadian dalam cakupan kekuasaannya, dan jika laporan tidak lengkap atau tidak memadai, maka ia harus meminta laporan tambahan agar dapat menelaah semua fakta yang relevan. Jika tidak artinya ia lalai menunaikan kewajibannya dan tidak dapat menggunakan kelalaian tersebut sebagai pembelaan diri543. Pengadilan kasus Pohl menjelaskan keterangan seorang terdakwa bahwa ia tidak mengetahui kejahatan-kejahatan yang dilakukan di kamp di bawah yurisdiksinya sebagai “asumsi atau kenaifan kriminal” 282