MODUL 3 diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam proses penentuan prioritas dan tolok ukur yang akan memandu pembahasan teknis tersebut. Ini berarti bahwa ketika pilihan-pilihan alternatif kebijakan sedang ditelaah oleh para ahli, implikasi-implikasi dari pilihan-pilihan terhadap berbagai kelompok masyarakat harus dibuat setransparan mungkin dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh khalayak umum. Hal ini menjadi penting agar masyarakat memiliki kesempatan untuk mempertahankan pilihan-pilihan yang paling mewakili kepentingan mereka. 4. Tahap partisipasi. Pada tahap ini penting memastikan adanya pemantauan dan assessment atas keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan. Negara atau pemangku kewajiban yang lain bisa dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban-kewajiban mereka. Aspek utama dari pendekatan pembangunan berbasis HAM adalah membuka seluas-luasnya ruang kepada masyarakat yang terdampak atau bahkan dirugikan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat. Mereka semestinya bisa berpartisipasi dalam memantau dan menilai keberhasilan atau kegagalannya, serta mengambil bagian dalam proses untuk meminta pertanggungjawaban dari para pemangku kewajiban. Memang, hal ini akan membutuhkan pengaturan institusional yang sesuai untuk memungkinkan adanya partisipasi tersebut. Akuntabilitas Akuntabilitas merupakan kata kunci dalam perlindungan dan pemajuan HAM karena mekanisme akuntabilitas menawarkan sebuah cara yang efektif dalam penegakan HAM. Akuntabilitas adalah mekanisme yang memungkinkan para penerima hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pemangku kewajiban. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada pemangku kewajiban untuk memberi penjelasan mengenai berbagai keputusan dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. 58 | MANUAL PELATIHAN HAM Pengarustamaan Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities)