Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dalam Sorotan Hukum Islam wewenang orangtua atas putrinya yang sudah dewasa, tuntutan hukum atau de facto yang mencegah perempuan bepergian seperti melalui persyaratan izin pihak ketiga untuk membuat paspor atau dokumen-dokumen bepergian lain bagi perempuan dewasa. Negara-negara Pihak pada Kovenan juga harus melaporkan langkah-langkah yang diambil untuk menghapuskan hukum-hukum atau praktik-praktik semacam itu dan untuk melindungi perempuan dari semua itu, termasuk referensi tentang upaya-upaya pemulihan domestik yang tersedia.67 18: ...Negara-negara Pihak harus memberitahu Komite...ihwal apakah perempuan boleh memberikan kesaksian sebagai saksi yang setara dengan laki-laki...68 24: ...hak untuk memilih pasangan mungkin terhalangi oleh adanya hukum atau praktik yang mencegah perkawinan perempuan dari agama tertentu dengan laki-laki yang tidak beragama atau beragama lain. Negara-negara Pihak harus memberikan informasi seputar hukum-hukum atau praktik-praktik semacam ini dan langkah-langkah yang akan diambil untuk menghapuskan semua hukum seperti itu dan membasmi semua praktik tersebut...Harus juga dicatat bahwa kesetaraan perlakuan dalam kaitan dengan hak untuk menikah berimplikasi bahwa poligami tidak sesuai dengan prinsip ini. Poligami melanggar martabat perempuan. Ia adalah bentuk diskriminasi yang tidak diperbolehkan atas perempuan. Konsekuensinya, ia harus benar-benar dihapuskan di mana pun ia terus berlangsung.69 25: ...kesetaraan selama pernikahan berimplikasi bahwa suami dan istri harus berpartisipasi secara sama dan setara dalam tanggungjawab dan wewenang di dalam keluarga.70 26: ...Negara-negara juga mesti menjamin kesetaraan dalam hal pemutusan ikatan pernikahan... Alasan-alasan untuk perceraian dan perpisahan haruslah sama antara laki-laki dan perempuan... Perempuan harus juga mendapatkan hak atas warisan yang setara dengan laki-laki bila pemutusan hubungan pernikahan disebabkan oleh kematian salah satu pasangan.71 27: ...Dalam memberlakukan pengakuan keluarga dalam konteks pasal 23, penting untuk menerima beragam bentuk keluarga, termasuk pasangan yang tidak menikah dan anak-anak mereka...72 Komite mengungkapkan keprihatinan menyangkut isu-isu di atas dalam pengamatan akhirnya terhadap laporan-laporan sejumlah Negara Muslim. Dalam pengamatan akhirnya terhadap Republik Islam Iran pada 1993, Komite telah mencatat bahwa ‘hukuman dan pelecehan atas perempuan yang tidak sejalan dengan aturan berpakaian yang ketat; keharusan perempuan untuk memperoleh izin suami untuk meninggalkan rumah; pengecualian perempuan dari wilayah kehakiman; perlakuan diskriminatif dalam kaitan dengan pembayaran ganti rugi atas keluarga-keluarga korban pembunuhan, bergantung pada status jender korban, dan dalam kaitan dengan hak warisan perempuan; larangan 67 68 69 70 71 72 Hal ini akan didiskusikan pada paragraf 3.15 di bawah. Hal ini akan didiskusikan pada paragraf 3.24 di bawah. Hal ini akan didiskusikan pada paragraf 3.24.1 dan 3.24.2 di bawah. Hal ini akan didiskusikan pada paragraf 3.24.3 dan 3.24.4 di bawah. Hal ini akan didiskusikan pada paragraf 3.24.4 di bawah. Hal ini akan didiskusikan pada paragraf 3.24 dan 4.10 di bawah. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam 63