Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dalam Sorotan Hukum Islam kepentingan korban, dan perbaikan untuk kepentingan pelaku. Boleh jadi benar-benar sulit menentukan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ini dalam mempreskripsikan hukuman atas kejahatan tertentu. Sebagai contoh, sekalipun boleh jadi kebanyakan opini di suatu masyarakat mengungkapkan bahwa hukuman atas kejahatan tertentu sebagai terlalu kejam, opini para korban dalam masyarakat yang sama, tergantung pada tingkat petaka mereka, akan mengungkapkan bahwa tidak ada hukuman yang cukup berat bagi para pelaku kejahatan dan pelanggaran. Memang bisa diajukan argumen bahwa para pelaku adalah produk dari masyarakat tersebut, sehingga perbaikan merekalah yang mesti diberi prioritas dalam menentukan kebijakan hukum pidana. Bertolak dari latar belakang ini, El-Awa menunjukkan bahwa hukuman hudud ‘sangat sedikit mempedulikan perbaikan pelaku, dan berkonsentrasi pada pencegahan berulangnya pelanggaran’.198 Yakni, ia memberikan prioritas pada kepentingan masyarakat, dengan mencegah, sejak semula, terjadinya pelanggaran-pelanggaran jenis hudud melalui pendekatan penjeraan dan pencegahan. Hal ini menerangkan bahwa hukum Islam bertujuan pada pembentukan masyarakat ideal. Akan tetapi, terlepas dari sifat jera hukuman yang berat, bilamana pelanggaran terus berlangsung, maka barulah muncul pertanyaan tentang apakah masyarakat berperan menyumbang kelangsungan kejahatan tersebut atau tidak. Jadi, bahkan dalam pemberlakuan hudud sekalipun, aturannya juga mesti ada masyarakat Islam yang ideal. Kalau memang ada bukti bahwa pelaku kejahatan atau pelanggaran adalah produk dari sekian masalah sosiologis masyarakat, maka kepentingan pelaku ini harus dipertimbangkan dan hukuman hudud dapat diringankan. Terdapat bukti bahwa Nabi menangguhkan pemberlakuan hukum hudud untuk pencuri di masa perang, dan Khalifah kedua, Umar, menangguhkan pemberlakuannya pada masa paceklik di Madinah.199 El-Awa juga merujuk pada riwayat Abu Yusuf, ahli iqih besar dari mazhab Hanai pada abad ke-8, dalam bukunya yang terkenal Kitab al-Kharaj,200 untuk mengisyaratkan bahwa keadaan yang terjadi bisa meniscayakan kelonggaran atau penangguhan pemberlakuan hukuman hudud oleh pihak yang berwenang.201 Oleh sebab itu, dapat diajukan argumen bahwa, kendati hukuman hudud bagi kaum Muslim tidak bisa dipertanyakan, tapi penerapannya oleh Negara tidak terpisah dari faktor-faktor sosiologis lain di dalam Negara. Penentuan faktor-faktor sosiologis yang memungkinkan atau merintangi penerapan hukum hudud ialah, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh-contoh di atas, diserahkan pada pilihan Negara untuk melaksanakannya dengan itikad tulus dan sesuai dengan apa yang paling maslahat untuk masyarakat dan rakyat kebanyakan. Sementara hukuman hudud itu bersifat penjeraan demi kepentingan orang banyak, hukuman-hukuman takzir, karena besarnya wewenang Negara dalam mempreskripsikannya, menyediakan sarana bagi hukuman-hukuman yang bertujuan pada perbaikan pelaku kejahatan. Hukum kisas menyempurnakan lingkaran tersebut dengan mempertimbangkan 198 199 200 201 El-Awa (c.k. no. 178), hal. 23-35 dan hal. 134. Lihat, umpamanya, Abu Zuhrah, M., Ushul al-Fiqh (1958), hal. 222-228; Ibn Al-Qayyim I’lam al-Muwaqqi’in (1996), Vol 1, hal. 185. Lihat juga, Kamali, M.H., Principles of Islamic Jurisprudence (1991), hal. 247 dan 270. Abu Yusuf, Y., Kitab al-Kharaj, (1352 h.), hal. 149-152. El-Awa (c.k. no. 178), hal.137. Lihat juga, Qutb, M., Islam the Misunderstood Religion (1978), hal. 165-171. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam 83

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات