Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dalam Sorotan Hukum Islam kepentingan korban dalam pemberlakuan hukuman pembalasan.202 Oleh karena itu, tiga deretan bertingkat hukuman dalam hukum Islam bisa ditafsirkan secara pragmatis untuk menampung prinsip-prinsip penologis modern asalkan ada kehendak politik dan kemanusiaan pada pihak yang berwenang. Terhadap latar belakang di atas, konlik antara hukuman pidana dalam hukum Islam dan larangan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat dalam hukum hak asasi manusia internasional dapat ditilik dari dua dimensi. Dimensi pertama berkaitan dengan hukuman atas pelanggaran non-hudud. Mengingat Negara menurut hukum Islam bebas memilih untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan pada pelanggaran nonhudud, Negara-negara Muslim dapat secara efektif melaksanakan diskresi itu sejalan dengan kewajiban-kewajiban hukum hak asasi manusia internasional, dan secara langsung menghindari hukuman-hukuman non-hudud yang melanggar larangan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Bagaimanapun, perlu dicatat bahwa, lepas dari faktorfaktor religius, karena banyak alasan yang meliputi keterbatasan sumber daya, negara-negara berkembang lebih memilih hukuman pidana yang secara efektif menjera, ‘kasar’, dan tidak manusiawi dibandingkan dengan hukuman reformatif yang ‘manusiawi’ biarpun wewenang perundangan sepenuhnya ada dalam hak prerogatif Negara. Dimensi kedua berkaitan dengan pelanggaran hudud, yang secara khusus dipreskripsikan melalui perintah langsung Al-Qur’an. An-Na’im mencatat dalam hubungan dengan hukuman hudud bahwa ‘dalam semua masyarakat Muslim, kemungkinan adanya penilaian manusia terhadap kewajaran atau kekejian hukuman yang diperintahkan oleh Allah sama sekali tidak masuk akal’, dan bahwa ‘tidak penafsiran kembali Islam dan tidak pula dialog lintas-budaya berpeluang melakukan penghapusan total... masalah hukum Islam’.203 Mempertanyakan hukuman hudud bisa dianggap sebagai upaya mempertanyakan kebijaksanaan Ilahi yang melandasinya dan meragukan keilahian AlQur’an dan sifat teosentris hukum Islam. Dari perspektif hukum Islam, konlik ini bisa diatasi secara tidak langsung melalui sarana-sarana prosedural. Kaum legalis Islam mengakui fakta diperbolehkannya menggunakan sarana-sarana prosedural untuk mengelakkan hukuman hudud tanpa merusak Hukum. Nabi diriwayatkan menyuruh dielakkannya hukum hudud bilamana ada keraguan karena kesalahan memberi ampunan lebih baik daripada kesalahan menjatuhkan hukuman.204 Maka itu, Mantan Hakim Ketua Mahkamah Agung Pakistan, Afzal Zullah, mencatat dalam perkara The State v. Ghulam Ali205 bahwa: Prinsip Hudud yang tak terbantahkan bukan saja meliputi manfaat maksimum dari praduga tidak bersalah bagi terdakwa, tapi juga...harus ada upaya demi tidak terlaksananya Hadd selama ada peluang untuk menghindarinya dengan cara-cara yang absah dan diakui.206 202 203 204 205 206 84 Korban (atau pewarisnya) dalam perkara-perkara kisas (qishash) memiliki peran mediasi dalam penghukuman pelaku kejahatan. Lihat, An-Na’im (c.k. no. 176), hal. 35-36 (penekanan ditambahkan). Lihat, umpamanya, al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (1997), Vol. 7, hal. 5307. (1986) 38 PLD (S.Ct) 741. Ibid. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات