Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil
dan Politik dalam Sorotan Hukum Islam
kepentingan korban, dan perbaikan untuk kepentingan pelaku. Boleh jadi benar-benar sulit
menentukan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ini dalam mempreskripsikan
hukuman atas kejahatan tertentu. Sebagai contoh, sekalipun boleh jadi kebanyakan opini
di suatu masyarakat mengungkapkan bahwa hukuman atas kejahatan tertentu sebagai
terlalu kejam, opini para korban dalam masyarakat yang sama, tergantung pada tingkat
petaka mereka, akan mengungkapkan bahwa tidak ada hukuman yang cukup berat bagi
para pelaku kejahatan dan pelanggaran. Memang bisa diajukan argumen bahwa para
pelaku adalah produk dari masyarakat tersebut, sehingga perbaikan merekalah yang mesti
diberi prioritas dalam menentukan kebijakan hukum pidana.
Bertolak dari latar belakang ini, El-Awa menunjukkan bahwa hukuman hudud
‘sangat sedikit mempedulikan perbaikan pelaku, dan berkonsentrasi pada pencegahan
berulangnya pelanggaran’.198 Yakni, ia memberikan prioritas pada kepentingan masyarakat,
dengan mencegah, sejak semula, terjadinya pelanggaran-pelanggaran jenis hudud melalui
pendekatan penjeraan dan pencegahan. Hal ini menerangkan bahwa hukum Islam bertujuan pada pembentukan masyarakat ideal. Akan tetapi, terlepas dari sifat jera hukuman
yang berat, bilamana pelanggaran terus berlangsung, maka barulah muncul pertanyaan
tentang apakah masyarakat berperan menyumbang kelangsungan kejahatan tersebut
atau tidak. Jadi, bahkan dalam pemberlakuan hudud sekalipun, aturannya juga mesti
ada masyarakat Islam yang ideal. Kalau memang ada bukti bahwa pelaku kejahatan atau
pelanggaran adalah produk dari sekian masalah sosiologis masyarakat, maka kepentingan
pelaku ini harus dipertimbangkan dan hukuman hudud dapat diringankan.
Terdapat bukti bahwa Nabi menangguhkan pemberlakuan hukum hudud untuk
pencuri di masa perang, dan Khalifah kedua, Umar, menangguhkan pemberlakuannya
pada masa paceklik di Madinah.199 El-Awa juga merujuk pada riwayat Abu Yusuf, ahli iqih
besar dari mazhab Hanai pada abad ke-8, dalam bukunya yang terkenal Kitab al-Kharaj,200
untuk mengisyaratkan bahwa keadaan yang terjadi bisa meniscayakan kelonggaran atau
penangguhan pemberlakuan hukuman hudud oleh pihak yang berwenang.201 Oleh sebab
itu, dapat diajukan argumen bahwa, kendati hukuman hudud bagi kaum Muslim tidak bisa
dipertanyakan, tapi penerapannya oleh Negara tidak terpisah dari faktor-faktor sosiologis
lain di dalam Negara. Penentuan faktor-faktor sosiologis yang memungkinkan atau
merintangi penerapan hukum hudud ialah, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh-contoh
di atas, diserahkan pada pilihan Negara untuk melaksanakannya dengan itikad tulus dan
sesuai dengan apa yang paling maslahat untuk masyarakat dan rakyat kebanyakan.
Sementara hukuman hudud itu bersifat penjeraan demi kepentingan orang banyak,
hukuman-hukuman takzir, karena besarnya wewenang Negara dalam mempreskripsikannya,
menyediakan sarana bagi hukuman-hukuman yang bertujuan pada perbaikan pelaku
kejahatan. Hukum kisas menyempurnakan lingkaran tersebut dengan mempertimbangkan
198
199
200
201
El-Awa (c.k. no. 178), hal. 23-35 dan hal. 134.
Lihat, umpamanya, Abu Zuhrah, M., Ushul al-Fiqh (1958), hal. 222-228; Ibn Al-Qayyim I’lam al-Muwaqqi’in (1996), Vol 1, hal. 185.
Lihat juga, Kamali, M.H., Principles of Islamic Jurisprudence (1991), hal. 247 dan 270.
Abu Yusuf, Y., Kitab al-Kharaj, (1352 h.), hal. 149-152.
El-Awa (c.k. no. 178), hal.137. Lihat juga, Qutb, M., Islam the Misunderstood Religion (1978), hal. 165-171.
Hukum Internasional Hak Asasi Manusia
dan Hukum Islam
83
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات