Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dalam Sorotan Hukum Islam merta kehilangan sifat merendahkan martabatnya hanya karena ia...merupakan penjera atau bantuan efektif untuk mengendalikan kejahatan’.193 Komite Hak Asasi Manusia lebih jauh mencatat bahwa Pasal 7 mesti dibaca selaras dengan Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang bermakna bahwa Negara Pihak berkewajiban secara khusus untuk menghapuskan hukum apapun yang tidak sesuai dengan Pasal 7 Kovenan tersebut.194 Kepercayaan pada sifat penjera hukuman-hukuman hudud hanyalah satu dari sekian faktor pengaruhnya di dalam masyarakat-masyarakat Muslim. Namun, faktor paling berpengaruhnya ialah bobot Ilahi hukuman-hukuman hudud, lantaran semua itu adalah perintah-perintah Syariat. El-Awa menunjukkan bahwa sementara pertimbanganpertimbangan keperluan sosial merupakan landasan teori-teori penghukuman dalam sistem pidana Barat, ‘teori penghukuman dalam hukum Islam berpijak pada keyakinan akan wahyu Ilahi yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Sunah Nabi Muhammad’.195 Oleh karena itu, hukum hudud digolongkan sebagai hak-hak Allah (huquq Allah). Semua itu dilukiskan sebagai penghukuman atas pelanggaran perintah-perintah Ilahi yang memelihara kepentingan publik dan oleh sebab itu tidak bisa diberikan remisi. Al-Mawardi telah menunjukkan bahwa hudud adalah ‘hukuman-hukuman penjera yang digariskan oleh Allah untuk mencegah ‘manusia melanggar apa yang telah Dia larang...’.196 Mengingat alasanalasan di atas, para ahli iqih Muslim berpendapat bahwa kekerasan dan kedahsyatannya tidak bisa diganggu-gugat.197 Walaupun kebutuhan untuk menghukum para pelaku kejahatan dihargai oleh hukum hak asasi manusia internasional, dalil yang diajukan ialah bahwa para pelaku kejahatan dan pelanggaran itu tetaplah manusia yang mesti diperlakukan dengan bermartabat. Maka itu, hukuman atas kejahatan harus tidak terlampau keras, merendahkan martabat, atau tidak manusiawi, melainkan bertujuan untuk memperbaiki pelaku. Sekalipun kaum Muslim memiliki kewajiban agama untuk meyakini sifat Ilahi hukum hudud dan tidak mempertanyakan kekerasannya, kalangan non-Muslim tidak memiliki kewajiban yang sama. Mengingat hukuman pidana pada galibnya tidak terbatas pada kalangan Muslim semata di dalam Negara Muslim, maka kita harus menguji prinsip-prinsip hukum pidana Islam di luar lingkup penologi Ilahi yang sempit. Dari perspektif pragmatis, faktor-faktor yang biasanya dipertimbangkan dalam perintah hukuman pidana ialah: kepentingan masyarakat, baik untuk korban maupun untuk pelaku. Jadi, kebijakan penologis biasanya berlandaskan pada teori-teori penjera, pembalasan (retribusi), dan perbaikan (reformasi). Sekalipun mungkin terdapat tumpang tindih, pada dasarnya penjeraan bisa dianggap untuk kepentingan masyarakat, pembalasan untuk 193 194 195 196 197 82 Catatan kaki no. 156, paragraf 31. Komentar Umum 20, paragraf 14. Lihat juga, paragraf 3.4 di atas tentang kewajiban legislatif Negara-negara Pihak menurut Kovenan dan pembatasan Negara-negara Muslim dalam kaitan ini menurut hukum Islam. El-Awa, (c.k. no. 178), hal. xi. Lihat, Al-Mawardi, A., Al-Ahkam al-Sulthaniyyah (1386 H.). Lihat juga, terjemahan Inggrisnya oleh Yate, A., The Laws of Islamic Governance (1996). Lihat secara umum, umpamanya, Ibn Qayyim Al-Jawziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘An Rabb al-‘Alamin (1996) dan Abu Zuhrah, S.M., al-jarimah wa al-‘Uqubah i al-Fiqh al-Islami, t.t. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات