Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil
dan Politik dalam Sorotan Hukum Islam
merta kehilangan sifat merendahkan martabatnya hanya karena ia...merupakan penjera
atau bantuan efektif untuk mengendalikan kejahatan’.193 Komite Hak Asasi Manusia lebih
jauh mencatat bahwa Pasal 7 mesti dibaca selaras dengan Pasal 2 Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang bermakna bahwa Negara Pihak berkewajiban secara
khusus untuk menghapuskan hukum apapun yang tidak sesuai dengan Pasal 7 Kovenan
tersebut.194
Kepercayaan pada sifat penjera hukuman-hukuman hudud hanyalah satu dari sekian
faktor pengaruhnya di dalam masyarakat-masyarakat Muslim. Namun, faktor paling
berpengaruhnya ialah bobot Ilahi hukuman-hukuman hudud, lantaran semua itu adalah
perintah-perintah Syariat. El-Awa menunjukkan bahwa sementara pertimbanganpertimbangan keperluan sosial merupakan landasan teori-teori penghukuman dalam
sistem pidana Barat, ‘teori penghukuman dalam hukum Islam berpijak pada keyakinan akan
wahyu Ilahi yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Sunah Nabi Muhammad’.195 Oleh karena
itu, hukum hudud digolongkan sebagai hak-hak Allah (huquq Allah). Semua itu dilukiskan
sebagai penghukuman atas pelanggaran perintah-perintah Ilahi yang memelihara
kepentingan publik dan oleh sebab itu tidak bisa diberikan remisi. Al-Mawardi telah
menunjukkan bahwa hudud adalah ‘hukuman-hukuman penjera yang digariskan oleh Allah
untuk mencegah ‘manusia melanggar apa yang telah Dia larang...’.196 Mengingat alasanalasan di atas, para ahli iqih Muslim berpendapat bahwa kekerasan dan kedahsyatannya
tidak bisa diganggu-gugat.197
Walaupun kebutuhan untuk menghukum para pelaku kejahatan dihargai oleh hukum
hak asasi manusia internasional, dalil yang diajukan ialah bahwa para pelaku kejahatan
dan pelanggaran itu tetaplah manusia yang mesti diperlakukan dengan bermartabat.
Maka itu, hukuman atas kejahatan harus tidak terlampau keras, merendahkan martabat,
atau tidak manusiawi, melainkan bertujuan untuk memperbaiki pelaku. Sekalipun kaum
Muslim memiliki kewajiban agama untuk meyakini sifat Ilahi hukum hudud dan tidak
mempertanyakan kekerasannya, kalangan non-Muslim tidak memiliki kewajiban yang
sama. Mengingat hukuman pidana pada galibnya tidak terbatas pada kalangan Muslim
semata di dalam Negara Muslim, maka kita harus menguji prinsip-prinsip hukum pidana
Islam di luar lingkup penologi Ilahi yang sempit.
Dari perspektif pragmatis, faktor-faktor yang biasanya dipertimbangkan dalam perintah
hukuman pidana ialah: kepentingan masyarakat, baik untuk korban maupun untuk pelaku.
Jadi, kebijakan penologis biasanya berlandaskan pada teori-teori penjera, pembalasan
(retribusi), dan perbaikan (reformasi). Sekalipun mungkin terdapat tumpang tindih, pada
dasarnya penjeraan bisa dianggap untuk kepentingan masyarakat, pembalasan untuk
193
194
195
196
197
82
Catatan kaki no. 156, paragraf 31.
Komentar Umum 20, paragraf 14. Lihat juga, paragraf 3.4 di atas tentang kewajiban legislatif Negara-negara Pihak menurut Kovenan
dan pembatasan Negara-negara Muslim dalam kaitan ini menurut hukum Islam.
El-Awa, (c.k. no. 178), hal. xi.
Lihat, Al-Mawardi, A., Al-Ahkam al-Sulthaniyyah (1386 H.). Lihat juga, terjemahan Inggrisnya oleh Yate, A., The Laws of Islamic
Governance (1996).
Lihat secara umum, umpamanya, Ibn Qayyim Al-Jawziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘An Rabb al-‘Alamin (1996) dan Abu Zuhrah, S.M.,
al-jarimah wa al-‘Uqubah i al-Fiqh al-Islami, t.t.
Hukum Internasional Hak Asasi Manusia
dan Hukum Islam
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات