independen) untuk mendorong munculnya calon-calon alternatif bagi masyarakat dan sekaligus sebagai kontrol langsung dari masyarakat atas kecenderungan politik dinasti. Ketiga, terkait dengan Politik Uang. Penting untuk memperpanjang proses hukum pemeriksaan laporan dugaan politik uang, perluasan subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana terkait praktek politik uang dan pengaturan sanksi pidana di UU Pilkada. Keempat, terkait dengan alat dan materi kampanye. Penting ada pengaturan yang lebih spesifik terkait alat-alat dan metode kampanye yang dapat menjangkau masyarakat khususnya kelompok rentan; Juga perlu ada pendefinisian dan pemberian sanksi yang tegas untuk materi kampanye yang bermuatan ujaran kebencian (hate speech), diskriminatif, dan provokatif; serta pengaturan mengenai penggunaan aset pribadi (posko, rumah, kendaraan, dan lainnya) untuk kampanye. Kelima, terkait dengan Pemungutan Suara. Penting diatur secara tegas mengenai aksesabilitas menuju TPS maupun di dalam TPS yang dapat dijangkau kelompok rentan, penghilangan sistem Noken dan sejenisnya, dan penggunaan metode-voting sebagai solusi untuk pemilih yang berdomisili di luar wilayah domisilinya. Keenam, pengaturan anggaran Pilkada menggunakan anggaran pemerintah pusat (APBN) sepenuhnya, tidak lagi menggunakan anggaran pemerintah daerah. Ketujuh, adanya revisi peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai ambang batas perolehan suara atau kursi oleh partai-partai politik (electoral threshold) untuk dapat mencalonkan seseorang menjadi calon kepala daerah dalam pilkada. Untuk itu, penting ditetapkan suatu batas atas (maximum ceiling) dan batas bawah (minimum ceiling) yang harus dan cukup dipenuhi oleh partai-partai politik untuk mengusung calonnya. D. Pelaksanaan Fungsi Mediasi HAM Pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76 jo. Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM dilaksanakan oleh Subkomisi Mediasi. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Subkomisi Mediasi didukung oleh Bagian Administrasi Mediasi di Biro Administrasi Penegakan HAM yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Bagian Administrasi Mediasi terdiri dari 2 sub bagian yaitu Sub Bagian Rencana Mediasi dengan jumlah staf 4 (empat) orang, dan Sub Bagian Laporan Mediasi dengan jumlah staf 9 (sembilan) orang. Laporan Tahunan 2015 / Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 107

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات