independen) untuk mendorong munculnya calon-calon alternatif bagi masyarakat
dan sekaligus sebagai kontrol langsung dari masyarakat atas kecenderungan politik
dinasti.
Ketiga, terkait dengan Politik Uang. Penting untuk memperpanjang proses
hukum pemeriksaan laporan dugaan politik uang, perluasan subjek hukum yang
dapat dikenai sanksi pidana terkait praktek politik uang dan pengaturan sanksi
pidana di UU Pilkada.
Keempat, terkait dengan alat dan materi kampanye. Penting ada pengaturan yang
lebih spesifik terkait alat-alat dan metode kampanye yang dapat menjangkau
masyarakat khususnya kelompok rentan; Juga perlu ada pendefinisian dan
pemberian sanksi yang tegas untuk materi kampanye yang bermuatan ujaran
kebencian (hate speech), diskriminatif, dan provokatif; serta pengaturan mengenai
penggunaan aset pribadi (posko, rumah, kendaraan, dan lainnya) untuk kampanye.
Kelima, terkait dengan Pemungutan Suara. Penting diatur secara tegas mengenai
aksesabilitas menuju TPS maupun di dalam TPS yang dapat dijangkau kelompok
rentan, penghilangan sistem Noken dan sejenisnya, dan penggunaan metode-voting
sebagai solusi untuk pemilih yang berdomisili di luar wilayah domisilinya.
Keenam, pengaturan anggaran Pilkada menggunakan anggaran pemerintah pusat
(APBN) sepenuhnya, tidak lagi menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Ketujuh, adanya revisi peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai
ambang batas perolehan suara atau kursi oleh partai-partai politik (electoral
threshold) untuk dapat mencalonkan seseorang menjadi calon kepala daerah dalam
pilkada. Untuk itu, penting ditetapkan suatu batas atas (maximum ceiling) dan
batas bawah (minimum ceiling) yang harus dan cukup dipenuhi oleh partai-partai
politik untuk mengusung calonnya.
D. Pelaksanaan Fungsi Mediasi HAM
Pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76
jo. Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM dilaksanakan
oleh Subkomisi Mediasi. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Subkomisi Mediasi didukung oleh Bagian Administrasi Mediasi di Biro Administrasi Penegakan
HAM yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Bagian Administrasi Mediasi terdiri dari 2 sub bagian yaitu Sub Bagian Rencana Mediasi dengan
jumlah staf 4 (empat) orang, dan Sub Bagian Laporan Mediasi dengan jumlah staf
9 (sembilan) orang.
Laporan Tahunan 2015 / Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
107
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات