9. Terganggunya pemenuhan HAM bagi pemilih dan warga masyarakat akibat
penundaan pelaksanaan Pilkada 2015 di sejumlah daerah akibat proses hukum
penyelesaian sengketa pencalonan yang tidak sinkron dengan tahapan
Pilkada.
10. Tidak adanya regulasi dan sangsi yang tegas terkait praktik politik uang yang
masih terjadi pada Pilkada 2015 sehingga berdampak pada kerawanaan atau
manipulasi hasil pemilihan.
11. Kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaran Pilkada 2015 dipengaruhi
oleh beberapa faktor, yakni: pertama, regulasi UU Pilkada yang sebagian
mengatur dengan kaku dan/atau sebaliknya tidak ada pengaturan khusus
menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak warga dalam pelaksanaan Pilkada
2015; kedua, penyelenggaran Pilkada, baik dipengaruhi oleh kebijakan KPU
melalui PKPU sampai implementasi di tingkat penyelenggara di KPPS; ketiga,
pengawasan dan proses hukum yang masih lemah (terbatas), baik oleh
jajaran Bawaslu dan Sentra Gakkumdu.
Berdasarkan seluruh hasil rangkaian pemantauan dan penyelidikan pelaksanaan
Pilkada 2015, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi khususnya kepada
Pemerintah, DPR dan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melakukan berbagai
tindakan memastikan proses Pemilu sejalan dengan penghormatan prinsip-prinsip
HAM. Untuk itu Komnas HAM mengajukan usulan perubahan aturan perundang-undangan penyelenggaraan Pilkada yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
Pertama, pentingnya perbaikan kebijakan pendataan Pemilih dalam hal implementasi pelaksanaan Coklit (pencocokan dan penelitian) secara faktual. Hal ini
dikarenakan mekanisme berlapis belum menjamin tidaknya adanya manipulasi
suara dikarenakan terdapat sejumlah kondisi. Misalnya warga memiliki hak pilih
tapi tidak berada di tempat pemungutan suara, semisal TKI. Di sisi lain, diperlukan
perubahan pengaturan terkait Surat Domisili dan/atau KTP maupun pendataan
Pemilih Bagi ODMK maupun pasien rumah sakit.
Kedua, terkait dengan pencalonan. Penting untuk menambah jangka waktu pengajuan
calon maupun verifikasi calon guna memberikan waktu bagi pihak yang terkait
untuk menjaring pasangan calon yang berkualitas. Selain itu, konsistensi KPU
sebagai penyelenggara Pilkada pun harus didorong agar mengikuti jadwal/ tahapan
yang telah disusun (termasuk persyaratan administratif harus dipenuhi oleh
pasangan calon). Masalah lainnya adalah pengaturan terkait Pengunduran Diri
sebagai Pejabat yang mencalonkan diri dalam Pilkada, dan urgensi keberadaan
Hukum Acara Sengketa Pemilu di Pengadilan, terutama mengenai sengketa
pencalonan. Dalam soal pencalonan ini penting untuk dipertimbangkan penyesuaian jumlah syarat dukungan formal bagi pasangan calon perseorangan (calon
106
Laporan Tahunan 2015 / Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات