9. Terganggunya pemenuhan HAM bagi pemilih dan warga masyarakat akibat penundaan pelaksanaan Pilkada 2015 di sejumlah daerah akibat proses hukum penyelesaian sengketa pencalonan yang tidak sinkron dengan tahapan Pilkada. 10. Tidak adanya regulasi dan sangsi yang tegas terkait praktik politik uang yang masih terjadi pada Pilkada 2015 sehingga berdampak pada kerawanaan atau manipulasi hasil pemilihan. 11. Kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaran Pilkada 2015 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: pertama, regulasi UU Pilkada yang sebagian mengatur dengan kaku dan/atau sebaliknya tidak ada pengaturan khusus menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak warga dalam pelaksanaan Pilkada 2015; kedua, penyelenggaran Pilkada, baik dipengaruhi oleh kebijakan KPU melalui PKPU sampai implementasi di tingkat penyelenggara di KPPS; ketiga, pengawasan dan proses hukum yang masih lemah (terbatas), baik oleh jajaran Bawaslu dan Sentra Gakkumdu. Berdasarkan seluruh hasil rangkaian pemantauan dan penyelidikan pelaksanaan Pilkada 2015, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi khususnya kepada Pemerintah, DPR dan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melakukan berbagai tindakan memastikan proses Pemilu sejalan dengan penghormatan prinsip-prinsip HAM. Untuk itu Komnas HAM mengajukan usulan perubahan aturan perundang-undangan penyelenggaraan Pilkada yang meliputi hal-hal sebagai berikut: Pertama, pentingnya perbaikan kebijakan pendataan Pemilih dalam hal implementasi pelaksanaan Coklit (pencocokan dan penelitian) secara faktual. Hal ini dikarenakan mekanisme berlapis belum menjamin tidaknya adanya manipulasi suara dikarenakan terdapat sejumlah kondisi. Misalnya warga memiliki hak pilih tapi tidak berada di tempat pemungutan suara, semisal TKI. Di sisi lain, diperlukan perubahan pengaturan terkait Surat Domisili dan/atau KTP maupun pendataan Pemilih Bagi ODMK maupun pasien rumah sakit. Kedua, terkait dengan pencalonan. Penting untuk menambah jangka waktu pengajuan calon maupun verifikasi calon guna memberikan waktu bagi pihak yang terkait untuk menjaring pasangan calon yang berkualitas. Selain itu, konsistensi KPU sebagai penyelenggara Pilkada pun harus didorong agar mengikuti jadwal/ tahapan yang telah disusun (termasuk persyaratan administratif harus dipenuhi oleh pasangan calon). Masalah lainnya adalah pengaturan terkait Pengunduran Diri sebagai Pejabat yang mencalonkan diri dalam Pilkada, dan urgensi keberadaan Hukum Acara Sengketa Pemilu di Pengadilan, terutama mengenai sengketa pencalonan. Dalam soal pencalonan ini penting untuk dipertimbangkan penyesuaian jumlah syarat dukungan formal bagi pasangan calon perseorangan (calon 106 Laporan Tahunan 2015 / Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات