94 Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kemitraan (Partnership). Kegiatan ini telah direncanakan sebelum pelaksanaan Lokakarya dan terlaksana pada 28 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Ketua Komnas HAM RI, Ketua Tim Pembela HAM Komnas HAM dan anggota, perwakilan dari Bagian Kerjasama Antar Lembaga (KAL) dan juga Perwakilan dari Kemitraan.Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Kemitraan mencakup beberapa hal yang akan dilaksanakan bersama yaitu sebagai berikut: • Pengkajian kebijakan internal dan eksternal tentang pembela HAM. Beberapa kebijakan internal yang akan dikaji yaitu Review dan revisi Peraturan Komisi Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM dan legal drafting Peraturan Nasional tentang Pembela HAM; • Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas terkait pembela HAM; • Pengembangan jaringan pembela HAM. • Reviu Peraturan Komnas HAM RI No. 5 Tahun 2015 tentang Pembela HAM Program ini merupakan bagian dari kegiatan yang tercantum dalam nota kesepahaman dengan pihak Kemitraan. Program ini masih dalam proses pengkajian dari pihak Kemitraan. 15. Tim SDGs dan HAM Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan bentuk dari visi kolektif para pemimpin dunia untuk mewujudkan pembangunan yang berintegrasikan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs yang terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target Global, sekitar 90 persen diantaranya terkait erat dengan pemenuhan hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak buruh. Mencapai target yang ditetapkan dalam SDGs berarti merupakan bentuk dari pemenuhan HAM. Selain nilai strategis SGDs dalam mendorong pemenuhan HAM, tim ter- kait dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dibentuk salah satunya berdasarkan pada posisi strategis Komnas HAM sebagai koordinator program SDGs dan HAM GANHRI untuk wilayah Asia Pasifik. Pada 22 Januari 2019, bekerjasama dengan UNESCO, diadakan Workshop “Linking SDGs and Human Rights: Demographical Trend and Disability Rights”. Workshop ini bertujuan untuk melihat pemanfaatan alat analisis (analytical tool) yang sebelumnya telah dibangun oleh Komnas HAM RI dan UNESCO. Analitycal Tool ini dikembangkan dalam rangka melihat keterkaitan antara SDGs dan HAM. Lembaga Demografi FEB UII dan PSHK meneliti keterkaitan SDGs dan HAM khususnya pada hak–hak penyandang disabilitas dan tren kependudukan ke depan. Kemudian pada 27 Februari 2019, diselenggarakan kegiatan berbagi pengetahuan tentang SDGs dan HAM yang dilaksanakan di Kantor Komnas HAM RI. Hadir sebagai narasumber Sille Stiedsen, Penasehat Institute HAM Denmark (DIHR) dan Kasubdit Hukum dan Pembangunan Bappenas Mardiharto Tjokrowasito. Kegiatan dihadiri oleh pimpinan Komnas HAM RI yaitu Sandra Moniaga dan Hairansyah, serta para staf di setiap biro. Menurut Sille, SDGs yang dirumuskan pada 2015 dan akan berakhir pada 2030, menegaskan pentingnya partisipasi dari kelompok yang paling rentan dan marjinal dengan prinsip tidak seorang pun tertinggal (no one left behind). Hal ini merupakan perbaikan atas skema sebelumnya, yaitu Millenium Development Goals (MDGs) pada 20002015 yang gagal dalam menjangkau kelompok yang paling rentan dan marjinal. Meskipun skema SDGs bersifat non legally binding, namun setiap negara didorong untuk melakukan pelaporan secara sukarela dan berkala di forum PBB. Indonesia terma- www.ko mn a sh a m.g o .id

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات