94
Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kemitraan (Partnership). Kegiatan ini
telah direncanakan sebelum pelaksanaan
Lokakarya dan terlaksana pada 28 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Ketua Komnas
HAM RI, Ketua Tim Pembela HAM Komnas
HAM dan anggota, perwakilan dari Bagian
Kerjasama Antar Lembaga (KAL) dan juga
Perwakilan dari Kemitraan.Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Kemitraan mencakup beberapa hal yang akan
dilaksanakan bersama yaitu sebagai berikut:
• Pengkajian kebijakan internal dan eksternal tentang pembela HAM. Beberapa
kebijakan internal yang akan dikaji yaitu Review dan revisi Peraturan Komisi
Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM dan legal drafting Peraturan
Nasional tentang Pembela HAM;
• Penguatan kelembagaan dan peningkatan
kapasitas terkait pembela HAM;
• Pengembangan jaringan pembela HAM.
• Reviu Peraturan Komnas HAM RI No. 5
Tahun 2015 tentang Pembela HAM
Program ini merupakan bagian dari kegiatan yang tercantum dalam nota kesepahaman dengan pihak Kemitraan. Program ini
masih dalam proses pengkajian dari pihak
Kemitraan.
15. Tim SDGs dan HAM
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau
Sustainable Development Goals (SDGs)
merupakan bentuk dari visi kolektif para
pemimpin dunia untuk mewujudkan pembangunan yang berintegrasikan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
SDGs yang terdiri atas 17 Tujuan dan 169
Target Global, sekitar 90 persen diantaranya terkait erat dengan pemenuhan hak
sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan
budaya, serta hak buruh. Mencapai target yang ditetapkan dalam SDGs berarti
merupakan bentuk dari pemenuhan
HAM. Selain nilai strategis SGDs dalam
mendorong pemenuhan HAM, tim ter-
kait dengan Sustainable Development
Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan dibentuk salah satunya berdasarkan pada posisi strategis Komnas
HAM sebagai koordinator program SDGs
dan HAM GANHRI untuk wilayah Asia Pasifik.
Pada 22 Januari 2019, bekerjasama dengan
UNESCO, diadakan Workshop “Linking
SDGs and Human Rights: Demographical
Trend and Disability Rights”. Workshop ini
bertujuan untuk melihat pemanfaatan alat
analisis (analytical tool) yang sebelumnya
telah dibangun oleh Komnas HAM RI dan
UNESCO. Analitycal Tool ini dikembangkan
dalam rangka melihat keterkaitan antara
SDGs dan HAM. Lembaga Demografi FEB
UII dan PSHK meneliti keterkaitan SDGs
dan HAM khususnya pada hak–hak penyandang disabilitas dan tren kependudukan ke
depan.
Kemudian pada 27 Februari 2019, diselenggarakan kegiatan berbagi pengetahuan
tentang SDGs dan HAM yang dilaksanakan
di Kantor Komnas HAM RI. Hadir sebagai narasumber Sille Stiedsen, Penasehat
Institute HAM Denmark (DIHR) dan Kasubdit Hukum dan Pembangunan Bappenas Mardiharto Tjokrowasito. Kegiatan
dihadiri oleh pimpinan Komnas HAM RI
yaitu Sandra Moniaga dan Hairansyah,
serta para staf di setiap biro. Menurut
Sille, SDGs yang dirumuskan pada 2015
dan akan berakhir pada 2030, menegaskan pentingnya partisipasi dari kelompok
yang paling rentan dan marjinal dengan
prinsip tidak seorang pun tertinggal (no one
left behind). Hal ini merupakan perbaikan
atas skema sebelumnya, yaitu Millenium
Development Goals (MDGs) pada 20002015 yang gagal dalam menjangkau kelompok yang paling rentan dan marjinal.
Meskipun skema SDGs bersifat non legally binding, namun setiap negara didorong
untuk melakukan pelaporan secara sukarela
dan berkala di forum PBB. Indonesia terma-
www.ko mn a sh a m.g o .id
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات