93
gawaian Negara RI dan melakukan FGD
dengan mengundang narasumber ahli.
14. Tim Pembela HAM
Tim pembela HAM dibentuk berdasarkan
hasil rapat paripurna pada Februari 2019
dengan nomor Surat Keputusan (SK) 506D/
KOMNASHAM/IV/2019 per 1 April 2019.
Berdasarkan SK tersebut, Tim Pembela HAM
memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi
sebagai berkut:
• Melakukan respon cepat atas pengaduan yang masuk terkait dengan kasus
pembela HAM;
• Melakukan kajian kebijakan baik internal maupun kebijakan eksternal terkait
dengan pembela HAM;
• Melakukan Pemantauan kasus pembela
HAM dan;
• Membangun jaringan pembela HAM.
Berkaitan dengan mandat tersebut, Tim
Pembela HAM telah melaksanakan beberapa kegiatan pada tahun 2019. Kegiatan
tersebut ada yang sifatnya penerimaan
pengaduan berkaitan dengan kasus pembela HAM maupun kegiatan lainnya.
• Penerimaan Pengaduan. Kegiatan ini
dilaksanakan oleh Bagian Pelayanan
Pengaduan. Selama tahun 2019 terdapat beberapa pengaduan terkait dengan Pembela HAM diantaranya yaitu
kasus kematian Golfrid Siregar yang
merupakan koordinator advokat untuk
WALHI Sumatera Utara, kasus pengancaman dan pelaporan Era Purnama Sari
yang mendampingi petani di Jambi yang
berkonflik dengan PT. SMB. Kedua kasus tersebut ditangani oleh bagian Pemantauan dan kasusnya masih berproses hingga saat ini. Untuk kasus Golfrid,
hingga saat ini dinilai masih ada berbagai keganjilan.
• Koordinasi dengan Mitra Komnas HAM
RI. Kegiatan ini berkaitan dengan pihak-pihak yang juga melakukan kerja
untuk perlindungan terhadap pembela
Ham. Tim Pembela Ham beberapa kali
melaksanakan koordinasi dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM)
untuk pelaksanaan kegiatan diantaranya koordinasi untuk persiapan kegiatan
Lokakarya Membangun Sistem Perlindungan Pembela HAM dengan Perlindungan Insani, Kemitraan, Elsam, Imparsial. Koordinasi selanjutnya yaitu untuk
penandatanganan Nota Kesepahaman
Komnas HAM RI dengan Kemitraan.
Koordinasi ini dilaksanakan beberapa
kali sebelum penandatanagan dan pasca penandatangann untuk pembahasan
perjanjian kerjasama.
• Lokakarya Membangun Sistem Perlindungan Terhadap Pembela HAM. Kegiatan ini dilaksanakan pada 5-6 September 2019 di Kantor Komnas HAM
RI Hayam Wuruk. Pelaksanaan kegiatan
hari pertama diisi dengan diskusi yang
menghadirkan pembicara dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta
Perguruan tinggi Ilmu Kepolisian. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai organisasi
masyarakat sipil untuk membahas beberapa program penguatan perlindungan
terhadap pembela HAM, diantaranya
adalah:
1. Advokasi untuk memastikan substansi tentang pembela HAM dalam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat disahkan.
2. Reviu dan penyusunan SOP urgent
response untuk penanganan kasus-kasus Pembela HAM di Komnas
HAM RI.
3. Advokasi untuk memastikan bahwa
revisi UU 39 Tahun 1999 masuk
prolegnas dan mengajukan Naskah
Akademik.
4. Rencana MoU Pelatihan untuk Kepolisian.
5. Kampanye, pendokumentasian kasus pembela HAM.
6. Membangun sistem perlindungan
Nasional untuk pembela HAM.
www.ko mn a sh a m.g o .id
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات