STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 4 TENTANG HAK ATAS KESEHATAN 197. Terdapat hubungan yang kuat antara hak atas makanan dan nutrisi yang memadai, dengan layanan kesehatan reproduksi, yang sangat penting untuk memastikan keselamatan ibu melahirkan.62 198. Penolakan layanan kesehatan ibu merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi dan HAM yang mendasar. Pemerintah harus memastikan hak atas kesehatan dan hak reproduksi berdasarkan Konstitusi. Pengadilan dapat memulai proses ‘suo moto’ (pergerakan atas gerakannya sendiri), untuk menegakkan hak-hak ini dalam menghadapi kelambanan dan kelembaman (inersia) oleh pemerintah.63 199. Diperlukan upaya perbaikan situasi yang membutuhkan pemenuhan substantif hak wanita atas kesehatan, kesetaraan, dan nondiskriminasi dalam menghadapi krisis kematian ibu melahirkan terkait dengan ketidaksetaraan yang dihadapi wanita. 64 200. Pemerintah wajib memastikan akses ke layanan aborsi legal yang penting bagi kesehatan. 65 201. Wanita memiliki akses ke aborsi legal dalam kasus-kasus pemerkosaan, inses, atau ancaman terhadap kehidupan atau kesehatan mereka dengan menghilangkan hambatan prosedural. Dokter yang melakukan aborsi legal tidak dapat dituntut secara pidana. Negara wajib mengembangkan kebijakan tentang pendidikan seksual yang berdampak positif pada hakhak reproduksi wanita.66 202. Negara wajib memastikan pemberian layanan yang memadai bagi wanita hamil, periode pascamelahirkan berdasarkan prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan. Negara harus mengupayakan layanan gratis bagi wanita hamil dan periode pascamelahirkan. 67 203. Wanita tidak dapat ditahan setelah melahirkan karena kegagalan untuk membayar biaya medis melahirkan. Wanita harus diberikan perawatan pascamelahirkan yang berkualitas sehingga kegagalan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan dapat secara langsung dikaitkan dengan pelanggaran hak warga negara atas layanan kesehatan dan martabat.68 62. Premlata w/o Ram Sagar & Ors. v. Govt. of NCT Delhi, W.P.C. 7687 of 2010, https://www.escrnet.org/caselaw/2015/premlata-wo-ram-sagar-ors-v-govt-nct-delhi-wpc-7687-2010. 63. Court on Its Own Motion v. Union of India (W.P. 5913/2010), https://www.escr-net.org/caselaw/2014/court-itsown-motion-v-union-india-wp-59132010. 64. Laxmi Mandal v. Deen Dayal Harinagar Hospital & Ors, W.P. (C) Nos. 8853 of 2008, https://www.escrnet.org/caselaw/2010/laxmi-mandal-v-deen-dayal-harinagar-hospital-ors-wpc-nos-8853-2008. 65. K.L. v. Peru, CCPR/C/85/D/1153/2003, Communication Nomor 1153/2003, https://www.escrnet.org/caselaw/2016/kl-v-peru-ccprc85d11532003-communication-no-11532003. 66. Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014, https://www.escr-net.org/caselaw/2015/sentenciaconstitucional-plurinacional-02062014. 67. Alyne da Silva Pimentel v. Brazil (Communication Nomor 17/2008) https://www.escrnet.org/caselaw/2011/alyne-da-silva-pimentel-v-brazil-communication-no-172008. 68. J.M. v. Attorney General and 6 others, https://www.escr-net.org/caselaw/2019/jm-v-attorney-general-and-6others. 42