MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF Ariani tampak kecewa dengan mekanisme pendampingan yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2003. Sebab ketika UU No. 12 Tahun 2003 masih dibahas di DPR sebagai RUU, PPUA yang dipimpin Ariani Mun’im pernah menyampaikan usulan penyempurnaan RUU Pemilu tersebut yang mencakup tata cara pemungutan suara bagi PD khususnya tuna netra di TPS. Dalam usulan tersebut dikemukakan perihal template sebagai cara yang memenuhi asas luber dan jurdil bagi pemilih PD dalam mencoblos. Hamzah M.Yamin (Ketua DPD Pertuni Sulsel) dalam keterangannya kepada peneliti mengaku tidak menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya pilpres putaran pertama pada tahun 2004 bukan karena menjadi golongan putih, tapi sebagai bentuk protes kepada KPU dan legislatif yang tidak menciptakan mekanisme pencoblosan secara mandiri bagi pemilih seperti dirinya. Parahnya lagi karena dalam UU penyelenggaraan Pemilu sudah menentukan petugas KPPS sebagai pendamping bagi pemilih PD yang akan mencoblos di TPS. Menurut Hamzah, mekanisme seperti ini rentan terjadi manipulasi suara mengingat petugas pendamping yang kemungkinan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan atau emosional dengan pemilih, dapat saja mencobloskan kontestan yang bukan merupakan pilihan pemilih. Untuk menghindari hal tersebut, Hamzah cukup setuju dengan mekanisme pendampingan dengan syarat pendamping dimaksud berasal dari pilihan pemilih, jadi bukan hasil penunjukkan KPPS. Hal serupa juga diungkapkan Heppy Sebayang (Pengurus DPP PPDI dan tokoh intelektual tuna daksa di Jakarta) bahwa legislatif kita tidak konsisten sekaligus tidak responsif kepada komunitas PD dan stakeholdersnya. Karena ketika tampil sebagai pembicara dalam seminar nasional tersebut di atas Firman Jaya Daeli selaku wakil ketua Pansus RUU Pemilu Tahun 2003 mengaku salut dengan prakarsa dan usulan dari komunitas PD dan stakeholders-nya untuk ikut mengambil bagian dalam penyempurnaan RUU Pemilu. Firman Jaya Daeli menilai bahwa gagasan komunitas PD dan stakeholders-nya tentang paradigma penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak PD dalam bidang politik memang merupakan hak yang sangat fundamental sehingga perlu bahkan harus diakomodasi dalam pembentukan UU Penyelenggaraan Pemilu mendatang. Sayangnya karena RUU Pemilu dimaksud telah disahkan menjadi UU yaitu UU No. 12 Tahun 2003 di mana sebagaian besar hal yang dikemukakan Firman Jaya Daeli, ternyata justru tidak terakomodasi dalam UU tersebut. Sikap dan perilaku anggota legislatif seperti ini jelas melanggar komitmen dan konsistensi. Dalam keterangannya kepada peneliti, Firman Jaya Daeli mengelak tuduhan Ariani dan Heppy Sebayang. Firman Jaya Daeli berdalih bahwa terjadinya 145

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات