MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS No Jawaban 1. Ya 2. Tidak 3. Ragu-ragu Frekuensi Jumlah Persentase 13 10,24 % 104 81,89 % 10 7,87 % 127 100 % Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008 Tabel 9 Berdasarkan konfigurasi hasil penelitian tersebut di atas, kali ini terlihat tingginya tingkat ketidakpercayaan responden kepada legislatif yang dianggap tidak membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Ini berarti paradigma perlakuan negara melalui legislatif kurang mengakomodasi prinsip special treatment sebagai bagian dari HAM khususnya PD. Bahkan dengan kebijakan seperti itu, maka gagasan Peter Coleridge tentang Disability, Liberation and Development, juga kurang diamalkan. Dengan demikian, gagasan sistem negara hukum dari Imanuel Kant maupun negara kesejahteraan dari Frederich Julius Sthaal kurang diamalkan dari sisi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD. Hal ini terjadi karena bentuk layanan pendampingan bagi PD yang dibangun kalangan legislatif dalam UU tersebut, dinilai tidak sejalan dengan paradigma pemilihan mandiri bagi PD sebagaimana hasil seminar nasional yang berlangsung pada 7-8 Oktober 2002 di Jakarta. Merujuk pada hasil Global Workshop Sigtuna Stockholm Swedia 14-17 September 2002, seminar nasional tersebut telah menghasilkan deklarasi serta rekomendasi yang ditujukan kepada legislatif dan KPU. Materi pokok yang tertuang dalam deklarasi dan rekomendasi tersebut antara lain penghapusan semua ketentuan khususnya bidang politik yang dapat mengurangi, membatasi, dan menghilangkan hak PD untuk berpartisipasi secara optimal dalam bidang politik tanpa hambatan atau kesulitan. Dalam wawancara dengan peneliti pada 27 Desember 2007 di Jakarta, Ariani Mun’im (Ketua PPUA Pusat dan Tokoh Tuna netra senior di Jakarta) menerangkan bahwa sebagai orang beriman dan bertakwa kepada Sang Maha Pencipta, kita tentu perlu mensyukuri peran legislator atas keberadaan lembaga pendampingan dalam UU No. 12 2003. Namun hasil usaha legislator kita seperti itu, kurang menjiwai aspirasi dan kebutuhan riil warganya dari kalangan PD. Sebab seorang PD yang ingin menyalurkan aspirasi politiknya melalui prosesi pemungutan suara di TPS, umumnya tidak terlalu suka dengan mekanisme pendampingan. Karena dengan cara itu selain terlihat tidak ada kemandirian sebagaimana yang banyak diserukan, unsur kerahasiaan suara juga menjadi bias. 144

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات