MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
No
Jawaban
1.
Ya
2.
Tidak
3.
Ragu-ragu
Frekuensi
Jumlah
Persentase
13
10,24 %
104
81,89 %
10
7,87 %
127
100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku
S. Daming 2008
Tabel 9
Berdasarkan konfigurasi hasil penelitian tersebut di atas, kali ini terlihat
tingginya tingkat ketidakpercayaan responden kepada legislatif yang dianggap
tidak membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu.
Ini berarti paradigma perlakuan negara melalui legislatif kurang mengakomodasi
prinsip special treatment sebagai bagian dari HAM khususnya PD. Bahkan dengan
kebijakan seperti itu, maka gagasan Peter Coleridge tentang Disability, Liberation
and Development, juga kurang diamalkan. Dengan demikian, gagasan sistem
negara hukum dari Imanuel Kant maupun negara kesejahteraan dari Frederich
Julius Sthaal kurang diamalkan dari sisi penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan hak politik PD. Hal ini terjadi karena bentuk layanan pendampingan
bagi PD yang dibangun kalangan legislatif dalam UU tersebut, dinilai tidak
sejalan dengan paradigma pemilihan mandiri bagi PD sebagaimana hasil seminar
nasional yang berlangsung pada 7-8 Oktober 2002 di Jakarta.
Merujuk pada hasil Global Workshop Sigtuna Stockholm Swedia 14-17
September 2002, seminar nasional tersebut telah menghasilkan deklarasi serta
rekomendasi yang ditujukan kepada legislatif dan KPU. Materi pokok yang
tertuang dalam deklarasi dan rekomendasi tersebut antara lain penghapusan
semua ketentuan khususnya bidang politik yang dapat mengurangi, membatasi,
dan menghilangkan hak PD untuk berpartisipasi secara optimal dalam bidang
politik tanpa hambatan atau kesulitan.
Dalam wawancara dengan peneliti pada 27 Desember 2007 di Jakarta,
Ariani Mun’im (Ketua PPUA Pusat dan Tokoh Tuna netra senior di Jakarta)
menerangkan bahwa sebagai orang beriman dan bertakwa kepada Sang Maha
Pencipta, kita tentu perlu mensyukuri peran legislator atas keberadaan lembaga
pendampingan dalam UU No. 12 2003. Namun hasil usaha legislator kita seperti
itu, kurang menjiwai aspirasi dan kebutuhan riil warganya dari kalangan PD.
Sebab seorang PD yang ingin menyalurkan aspirasi politiknya melalui prosesi
pemungutan suara di TPS, umumnya tidak terlalu suka dengan mekanisme
pendampingan. Karena dengan cara itu selain terlihat tidak ada kemandirian
sebagaimana yang banyak diserukan, unsur kerahasiaan suara juga menjadi
bias.
144
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات