MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF
Jika dalam UU No. 10 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 3
Tahun 1999 cukup rinci mengatur soal syarat menjadi anggota legislatif, maka
hal itu tidak terjadi pada UU No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota
konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Rincian persyaratan
seorang calon anggota DPR pada penyelenggaraan Pemilu tahun 1955,
ternyata diatur dalam konstitusi yang berlaku saat itu yakni UUD Sementara
tahun 1950.
Dalam Pasal 60 UUDS 1950 diatur :
“Yang boleh menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah warga-negara
yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan
serta dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang haknya untuk
dipilih telah dicabut.”
Dalam UUDS 1950 maupun peraturan perundang-undangan pelaksanaannya
tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tidak diperkenankan”.
UUDS juga tidak mengatur secara eksplisit tentang tidak bolehnya PD dipilih
menjadi anggota DPR, maka secara aconterario hal tersebut dapat berarti PD
boleh dipilih menjadi anggota DPR. Dengan demikian maka secara konstitusional,
legislatif pada periode ini menunjukkan paradigma perlakuan yang relatif
baik terhadap aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD.
b. Mekanisme pendampingan
Dalam hal PD menggunakan hak pilihnya di TPS melalui bantuan pendamping,
diatur dalam Pasal 85 UU No. 12 Tahun 2003 dengan rumusan :
1)
Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain
saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau
orang lain atas permintaan pemilih.
2)
Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.
3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU.
Apakah rumusan yang tertuang dalam Pasal 85 khususnya pada ayat 1
dan 2, dapat berarti legislatif telah membangun paradigma perlakuan yang
memenuhi unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kepada
para PD? Jawaban atas pertanyaan tersebut terungkap dalam tabel di bawah
ini :
143
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات