MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF
Ariani tampak kecewa dengan mekanisme pendampingan yang diatur
dalam UU No. 12 tahun 2003. Sebab ketika UU No. 12 Tahun 2003 masih
dibahas di DPR sebagai RUU, PPUA yang dipimpin Ariani Mun’im pernah
menyampaikan usulan penyempurnaan RUU Pemilu tersebut yang mencakup
tata cara pemungutan suara bagi PD khususnya tuna netra di TPS. Dalam usulan
tersebut dikemukakan perihal template sebagai cara yang memenuhi asas
luber dan jurdil bagi pemilih PD dalam mencoblos.
Hamzah M.Yamin (Ketua DPD Pertuni Sulsel) dalam keterangannya kepada
peneliti mengaku tidak menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan
Pemilu khususnya pilpres putaran pertama pada tahun 2004 bukan karena
menjadi golongan putih, tapi sebagai bentuk protes kepada KPU dan legislatif
yang tidak menciptakan mekanisme pencoblosan secara mandiri bagi pemilih
seperti dirinya. Parahnya lagi karena dalam UU penyelenggaraan Pemilu sudah
menentukan petugas KPPS sebagai pendamping bagi pemilih PD yang akan
mencoblos di TPS.
Menurut Hamzah, mekanisme seperti ini rentan terjadi manipulasi
suara mengingat petugas pendamping yang kemungkinan tidak mempunyai
hubungan kekeluargaan atau emosional dengan pemilih, dapat saja mencobloskan
kontestan yang bukan merupakan pilihan pemilih. Untuk menghindari hal
tersebut, Hamzah cukup setuju dengan mekanisme pendampingan dengan
syarat pendamping dimaksud berasal dari pilihan pemilih, jadi bukan hasil
penunjukkan KPPS.
Hal serupa juga diungkapkan Heppy Sebayang (Pengurus DPP PPDI dan
tokoh intelektual tuna daksa di Jakarta) bahwa legislatif kita tidak konsisten
sekaligus tidak responsif kepada komunitas PD dan stakeholdersnya. Karena
ketika tampil sebagai pembicara dalam seminar nasional tersebut di atas Firman
Jaya Daeli selaku wakil ketua Pansus RUU Pemilu Tahun 2003 mengaku salut
dengan prakarsa dan usulan dari komunitas PD dan stakeholders-nya untuk
ikut mengambil bagian dalam penyempurnaan RUU Pemilu.
Firman Jaya Daeli menilai bahwa gagasan komunitas PD dan stakeholders-nya tentang paradigma penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak
PD dalam bidang politik memang merupakan hak yang sangat fundamental sehingga
perlu bahkan harus diakomodasi dalam pembentukan UU Penyelenggaraan
Pemilu mendatang. Sayangnya karena RUU Pemilu dimaksud telah disahkan
menjadi UU yaitu UU No. 12 Tahun 2003 di mana sebagaian besar hal yang
dikemukakan Firman Jaya Daeli, ternyata justru tidak terakomodasi dalam
UU tersebut. Sikap dan perilaku anggota legislatif seperti ini jelas melanggar
komitmen dan konsistensi.
Dalam keterangannya kepada peneliti, Firman Jaya Daeli mengelak tuduhan
Ariani dan Heppy Sebayang. Firman Jaya Daeli berdalih bahwa terjadinya
145
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات