MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF seseorang memang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Anehnya karena seorang penyandang tuna netra yang telah menjalani proses general check up untuk menjadi calon anggota legislatif, rupanya langsung divonis tidak sehat meski indikator tidak sehat dimaksud hanya bersandar pada variabel tunggal yaitu visus 0 alias tidak ada penglihatan. Sementara calon lain yang bukan tuna netra/PD, yang menjalani proses general check up sering dinyatakan lulus kesehatan meski yang bersangkutan terdapat kelainan pada jantung, paru-paru, ginjal dan organ tubuh lainnya, tapi hal itu tetap dianggap sehat. Hal seperti ini, tentu saja tidak adil sekaligus diskriminatif terhadap PD. Sebab menurut dr. Ferial Saputra (Staf pengajar Rehabilitasi Medik FKUI Jakarta) bahwa definisi sehat menurut otoritas medis hanya menitikberatkan pada soal disabilitas, sedangkan orang yang mengalami gangguan fisik lainnya tapi bukan kategori disabilitas tetap dinyatakan sehat padahal antara mata, telinga, hidung dan organ tubuh lainnya mempunyai derajat dan nilai yang sama. Jika seorang tuna netra dinyatakan tidak sehat karena visus 0, maka dengan parameter diametrikal orang yang mermiliki 1 ketidaknormalan pada indikator sehat harus pula dinyatakan tidak sehat sekaligus tidak lulus dalam pencalonan anggota legislatif. Hal ini penting dikemukakan karena berdasarkan Surat Edaran KPU tertanggal 22 Desember 2003 Nomor 1313/15/XII/2003 tentang Klarifikasi Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani antara lain ditegaskan bahwa general check up mencakup minimal 5 item yaitu : gula darah, kolesterol, lever, jantung dan kejiwaan. Dalam surat edaran tersebut tidak ditentukan berapa item gangguan untuk dinyatakan tidak sehat. Menariknya lagi karena keadaan mata, telinga dan beberapa variabel yang mencirikan keadaan PD, justru ternyata tidak masuk kategori tidak sehat. Dengan demikian tindakan otoritas medis yang memvonis PD dari berbagai jenis sebagai hal yang masuk kategori tidak sehat, merupakan tindakan yang berlebihan bahkan bisa disebut sebagai kebijakan yang bertentangan dengan SE KPU tersebut di atas. Ironisnya karena perilaku otoritas medis yang cenderung memarjinalkan hak politik PD, lagi-lagi tidak mengalami perkembangan yang lebih baik dalam UU No. 10 Tahun 2008. Sebab rumusan yang tertuang dalam Pasal 60 huruf d UU No. 12 Tahun 2003 dan penjelasannya sebagai acuan terbitnya SE KPU tersebut di atas yang dalam praktiknya, cenderung diberi interpretasi secara berlebihan oleh otoritas medis ternyata persis sama dengan rumusan yang tertuang pada Pasal 50 huruf d UU No. 10 Tahun 2008. Namun ada perkembangan yang cukup spektakuler mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD dalam UU No. 10/2008 khususnya 141

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات