MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS (2) e. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945; f. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam “G30S/PKI” atau organisasi terlarang lainnya; g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; h. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; j. terdaftar dalam daftar pemilih. Anak-anak dan keturunan dari orang yang dimaksud ayat (1) huruf f dapat menjadi calon Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian penjelasan Pasal 43 huruf c dirumuskan : “Keterangan dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis, dapat dibuat oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum” Ketentuan yang tertuang pada rumusan penjelasan Pasal 43 huruf c tersebut di atas terlihat relatif longgar karena wewenang pemberian keterangan tentang cakap membaca dan menulis, diserahkan kepada pimpinan parpol. Hal ini tentu berbeda dengan kebijakan KPU pada masa berlakunya UU No. 12 Tahun 2003 di mana hal seperti ini, diserahkan kepada otoritas medis khususnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Paradigma perlakuan yang disebut terakhir tentu saja merugikan PD akibat indikator dan parameter penentuan PD dalam terminologi medis, berbeda dengan non medis sebutlah pimpinan parpol. Namun dalam hal pengaturan sehat jasmani dan rohani sebagai syarat yang paling sering mendiskriminasi dan memarjinalisasi PD, rupanya ketentuan Pasal 43 UU No. 3 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas sebenarnya lebih demokratis daripada UU No. 12 tahun 2003. Sebab dalam ketentuan Pasal 43 UU No. 3 Tahun 1999, syarat berbadan sehat atau sehat jasmani dan rohani ternyata tidak diatur sebagaimana ketentuan pada Pasal 60 huruf j UU No.12 Tahun 2003. Syarat seperti inilah yang paling sering menimbulkan pelanggaran hak bagi PD lantaran definisi disabilitas, rupanya masuk dalam kategori tidak sehat menurut otoritas medis. Dalam penjelasan Pasal 60 huruf j UU No.12 Tahun 2003 sebagaimana tersebut di atas ditentukan syarat general check up untuk membuktikan 140

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات