MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
(2)
e.
setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar
1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
f.
bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,
termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat
langsung ataupun tak langsung dalam “G30S/PKI” atau organisasi
terlarang lainnya;
g.
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
h.
tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih;
i.
nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
j.
terdaftar dalam daftar pemilih.
Anak-anak dan keturunan dari orang yang dimaksud ayat (1) huruf f dapat
menjadi calon Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada bagian penjelasan Pasal 43 huruf c dirumuskan :
“Keterangan dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis,
dapat dibuat oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum”
Ketentuan yang tertuang pada rumusan penjelasan Pasal 43 huruf c
tersebut di atas terlihat relatif longgar karena wewenang pemberian keterangan
tentang cakap membaca dan menulis, diserahkan kepada pimpinan parpol. Hal
ini tentu berbeda dengan kebijakan KPU pada masa berlakunya UU No. 12 Tahun
2003 di mana hal seperti ini, diserahkan kepada otoritas medis khususnya
Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Paradigma perlakuan yang disebut terakhir tentu
saja merugikan PD akibat indikator dan parameter penentuan PD dalam
terminologi medis, berbeda dengan non medis sebutlah pimpinan parpol.
Namun dalam hal pengaturan sehat jasmani dan rohani sebagai syarat
yang paling sering mendiskriminasi dan memarjinalisasi PD, rupanya ketentuan
Pasal 43 UU No. 3 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas sebenarnya lebih
demokratis daripada UU No. 12 tahun 2003. Sebab dalam ketentuan Pasal 43
UU No. 3 Tahun 1999, syarat berbadan sehat atau sehat jasmani dan rohani
ternyata tidak diatur sebagaimana ketentuan pada Pasal 60 huruf j UU No.12
Tahun 2003. Syarat seperti inilah yang paling sering menimbulkan pelanggaran
hak bagi PD lantaran definisi disabilitas, rupanya masuk dalam kategori tidak
sehat menurut otoritas medis.
Dalam penjelasan Pasal 60 huruf j UU No.12 Tahun 2003 sebagaimana
tersebut di atas ditentukan syarat general check up untuk membuktikan
140
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات