MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS mengenai syarat pendidikan bagi calon anggota legislatif. Hal tersebut tertera pada bagian penjelasan Pasal 50 huruf e dengan rumusan : “Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat” antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Teologia Kristen, dan Sekolah Seminari”. “Kesederajatan pendidikan dengan SMA ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Penyebutan istilah SMALB dalam UU tersebut, secara teknis yuridis merupakan preseden yang sangat baik untuk menjustifikasi keberadaan lembaga pendidikan luar biasa sebagai unsur yang diakui oleh negara termasuk dalam bidang politik. Ini penting karena sekolah-sekolah luar biasa, selama ini sering terdiskriminasi kalau bukan dianaktirikan dengan lembaga pendidikan reguler. Tak cuma itu, banyak alumni SLB yang kemudian melanjutkan study pada lembaga pendidikan regular selama ini, ternyata juga kerap ditolak dalam berbagai proses rekrutmen tidak terkecuali pada bidang politik, sekalipun PD dimaksud sudah berijazah lembaga pendidikan regular. Dengan adanya ketentuan sebagaimana yang tertuang pada bagian penjelasan Pasal 50 huruf e UU No. 10/2008 maka PD yang berijazah SLB, tidak perlu lagi merasa rendah diri, kini lembaga pendidikan luar biasa yang menghasilkan tokoh PD terdidik, harus semakin percaya diri karena negara secara hukum telah mengakui keberadaan SLB sehingga siapapun tidak boleh lagi bertindak diskriminatif terhadap PD yang berijazah pendidikan luar biasa. Hal yang sangat mengejutkan lagi dari sudut penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD, terlihat pada UU No. 22 tahun 2007. Pada bagian penjelasan Pasal 11 huruf h dan Pasal 86 huruf h UU tersebut tertera kalimat yang sangat menarik yaitu: “Disabilitas tubuh tidak termasuk kategori tidak sehat jasmani dan rohani”. Rumusan ketentuan seperti inilah yang sangat diharapkan dan ditunggu-tunggu komunitas PD dan stakeholders-nya. Sebab selama ini, PD khususnya yang mengalami jenis disabilitas pada tubuh seperti tuna netra, tuna rungu dan tuna daksa, selalu dianggap atau dipersamakan sebagai kelompok orang yang tidak sehat jasmani. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka setiap keputusan atau surat edaran termasuk surat keterangan dokter atau dari siapapun yang menerangkan bahwa PD atau disabilitas adalah bagian dari kategori tidak sehat atau terganggu kesehatannya, harus dinyatakan batal demi hukum berdasarkan asas Lex Superior Derogate Lege Imperiori. Dari sudut ini anggota legislatif yang menghasilkan UU tersebut, patut diacungkan jempol karena telah menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu. 142

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات