MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
mengenai syarat pendidikan bagi calon anggota legislatif. Hal tersebut tertera
pada bagian penjelasan Pasal 50 huruf e dengan rumusan :
“Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat” antara lain
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren
Salafiah, Sekolah Menengah Teologia Kristen, dan Sekolah Seminari”.
“Kesederajatan pendidikan dengan SMA ditetapkan oleh Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
Penyebutan istilah SMALB dalam UU tersebut, secara teknis yuridis
merupakan preseden yang sangat baik untuk menjustifikasi keberadaan lembaga
pendidikan luar biasa sebagai unsur yang diakui oleh negara termasuk dalam
bidang politik. Ini penting karena sekolah-sekolah luar biasa, selama ini sering
terdiskriminasi kalau bukan dianaktirikan dengan lembaga pendidikan reguler.
Tak cuma itu, banyak alumni SLB yang kemudian melanjutkan study pada lembaga
pendidikan regular selama ini, ternyata juga kerap ditolak dalam berbagai
proses rekrutmen tidak terkecuali pada bidang politik, sekalipun PD dimaksud
sudah berijazah lembaga pendidikan regular.
Dengan adanya ketentuan sebagaimana yang tertuang pada bagian penjelasan
Pasal 50 huruf e UU No. 10/2008 maka PD yang berijazah SLB, tidak perlu lagi
merasa rendah diri, kini lembaga pendidikan luar biasa yang menghasilkan
tokoh PD terdidik, harus semakin percaya diri karena negara secara hukum
telah mengakui keberadaan SLB sehingga siapapun tidak boleh lagi bertindak
diskriminatif terhadap PD yang berijazah pendidikan luar biasa.
Hal yang sangat mengejutkan lagi dari sudut penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan hak politik PD, terlihat pada UU No. 22 tahun 2007. Pada
bagian penjelasan Pasal 11 huruf h dan Pasal 86 huruf h UU tersebut tertera
kalimat yang sangat menarik yaitu: “Disabilitas tubuh tidak termasuk kategori tidak
sehat jasmani dan rohani”. Rumusan ketentuan seperti inilah yang sangat
diharapkan dan ditunggu-tunggu komunitas PD dan stakeholders-nya. Sebab
selama ini, PD khususnya yang mengalami jenis disabilitas pada tubuh seperti
tuna netra, tuna rungu dan tuna daksa, selalu dianggap atau dipersamakan
sebagai kelompok orang yang tidak sehat jasmani.
Dengan adanya ketentuan tersebut, maka setiap keputusan atau surat
edaran termasuk surat keterangan dokter atau dari siapapun yang menerangkan
bahwa PD atau disabilitas adalah bagian dari kategori tidak sehat atau terganggu
kesehatannya, harus dinyatakan batal demi hukum berdasarkan asas Lex Superior
Derogate Lege Imperiori. Dari sudut ini anggota legislatif yang menghasilkan
UU tersebut, patut diacungkan jempol karena telah menunjukkan apresiasi yang
tinggi terhadap upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak PD
dalam penyelenggaraan Pemilu.
142
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات