MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF Berdasarkan konfigurasi hasil penelitian tersebut di atas, terlihat apresiasi responden terhadap legislatif masih lebih tinggi dari pada kelompok responden yang berpendapat sebaliknya. Walau hanya terpaut 5,51 %, mayoritas responden mengakui kalangan legislatif yang menghasilkan UU No. 12 Tahun 2003 khususnya pada Pasal 54 ayat 2 huruf e, menunjukkan kalangan legislatif telah membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Ini berarti paradigma perlakuan negara melalui legislatif dalam memenuhi tanggungjawabnya kepada warga negara dari kalangan PD, telah mewujudkan esensi negara hukum sebagaimana yang digagas Imanuel Kant maupun bentuk negara kesejahteraan oleh Frederich Julius Sthaal. Selain itu legitimasi yuridis terhadap bentuk registrasi khusus bagi pemilih PD, jelas merupakan wujud implementasi special treatment bagi PD sebagaimana seruan Deklarasi Wina Tahun 1993. Bahkan dengan pelembagaan kolom pemilih PD dalam sistem registrasi penyelenggaraan Pemilu merupakan sinyalemen kuat dari implementasi konsep pembebasan dan pembangunan PD sebagaimana yang digagas oleh Peter Coleridge. Penyebutan jenis disabilitas yang disandang dalam formulir pendataan dan pendaftaran pemilih jelas merupakan instrumen yang sangat mendasar bagi terlaksananya penyelenggaraan Pemilu yang benar-benar adil aksesibel dan bermartabat bagi PD. Sebab amat disadari bahwa pendataan dan pendaftaran pemilih sesungguhnya merupakan bagian dari rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilu yang mengundang kerawanan terjadinya pelanggaran akibat sistem dan mekanisme pendataan dan pendaftaran pemilih yang memang kurang baik dari semula. Pencantuman jenis disabilitas yang disandang pada formulir pendataan dan pendaftaran pemilih merupakan solusi yang sangat baik untuk memposisikan pemilih PD sebagai bagian dari pemilih yang perlu mengunakan hak pilihnya secara optimal, bebas dari segala hambatan dan kesulitan. Hal ini berarti bahwa adanya informasi tentang pemilih PD dari hasil pendataan dan pendaftaran secara akurat, dapat mejadi referensi bagi penyelenggara Pemilu untuk menggunakan kewenangan dan potensi yang tersedia guna menciptakan sistem dan mekanisme yang berbentuk perlakuan khusus atau pelayanan lebih kepada pemilih PD demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat baginya. Selain itu, keberadaan ketentuan tersebut sebetulnya tidak lain adalah wujud dari tekad kalangan legislatif sendiri untuk menciptakan sistem dan mekanisme yang mengandung unsur perlakuan khusus atau pelayanan lebih kepada PD dalam penyelenggaraan Pemilu, betapa tidak karena cukup banyak elemen-elemen masyarakat yang terhambat mengakses nilai kemanfaatan penyelenggaraan Pemilu secara optimal, leluasa dan bebas hambatan, na- 133

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات