MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF
Berdasarkan konfigurasi hasil penelitian tersebut di atas, terlihat apresiasi
responden terhadap legislatif masih lebih tinggi dari pada kelompok responden
yang berpendapat sebaliknya. Walau hanya terpaut 5,51 %, mayoritas responden
mengakui kalangan legislatif yang menghasilkan UU No. 12 Tahun 2003
khususnya pada Pasal 54 ayat 2 huruf e, menunjukkan kalangan legislatif
telah membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu.
Ini berarti paradigma perlakuan negara melalui legislatif dalam
memenuhi tanggungjawabnya kepada warga negara dari kalangan PD,
telah mewujudkan esensi negara hukum sebagaimana yang digagas Imanuel
Kant maupun bentuk negara kesejahteraan oleh Frederich Julius Sthaal. Selain
itu legitimasi yuridis terhadap bentuk registrasi khusus bagi pemilih PD, jelas
merupakan wujud implementasi special treatment bagi PD sebagaimana
seruan Deklarasi Wina Tahun 1993. Bahkan dengan pelembagaan kolom
pemilih PD dalam sistem registrasi penyelenggaraan Pemilu merupakan
sinyalemen kuat dari implementasi konsep pembebasan dan pembangunan
PD sebagaimana yang digagas oleh Peter Coleridge.
Penyebutan jenis disabilitas yang disandang dalam formulir pendataan
dan pendaftaran pemilih jelas merupakan instrumen yang sangat mendasar
bagi terlaksananya penyelenggaraan Pemilu yang benar-benar adil aksesibel dan
bermartabat bagi PD. Sebab amat disadari bahwa pendataan dan pendaftaran
pemilih sesungguhnya merupakan bagian dari rangkaian tahapan penyelenggaraan
Pemilu yang mengundang kerawanan terjadinya pelanggaran akibat sistem dan
mekanisme pendataan dan pendaftaran pemilih yang memang kurang baik
dari semula.
Pencantuman jenis disabilitas yang disandang pada formulir pendataan
dan pendaftaran pemilih merupakan solusi yang sangat baik untuk memposisikan
pemilih PD sebagai bagian dari pemilih yang perlu mengunakan hak pilihnya
secara optimal, bebas dari segala hambatan dan kesulitan. Hal ini berarti bahwa
adanya informasi tentang pemilih PD dari hasil pendataan dan pendaftaran
secara akurat, dapat mejadi referensi bagi penyelenggara Pemilu untuk menggunakan kewenangan dan potensi yang tersedia guna menciptakan sistem dan
mekanisme yang berbentuk perlakuan khusus atau pelayanan lebih kepada
pemilih PD demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel
dan bermartabat baginya.
Selain itu, keberadaan ketentuan tersebut sebetulnya tidak lain adalah
wujud dari tekad kalangan legislatif sendiri untuk menciptakan sistem dan
mekanisme yang mengandung unsur perlakuan khusus atau pelayanan lebih
kepada PD dalam penyelenggaraan Pemilu, betapa tidak karena cukup banyak
elemen-elemen masyarakat yang terhambat mengakses nilai kemanfaatan
penyelenggaraan Pemilu secara optimal, leluasa dan bebas hambatan, na-
133
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات