MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
mengatur mengenai tugas dan wewenang KPU atau nama lain yang serupa
dengan itu beserta unit-unit pelaksanannya. Itu berarti kalangan legislatif
pada periode ini tidak lebih baik daripada legislatif yang menghasilkan UU
No. 12 Tahun 2003 maupun UU No. 22 Tahun 2007. Dengan demikian
paradigma perlakuan legislatif terhadap hak PD pada masa ini juga tidak
lebih baik daripada legislatif yang mengesahkan UU No. 12 Tahun 2003 dan
UU No. 22 Tahun 2007.
c.
Sistem pendataan dan pendaftaran pemilih
Ketentuan yang mengatur tentang tata cara pendaftaran dan
pendataan pemilih sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 dengan rumusan :
(1) Pendaftaran pemilih dilakukan dengan mencatat data pemilih dalam
daftar pemilih.
(2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Nama lengkap;
Status perkawinan;
Tempat dan tanggal lahir/umur;
Jenis kelamin;
Jenis disabilitas yang disandang; dan
Alamat tempat tinggal.
Apakah rumusan yang tertuang dalam Pasal 54 dapat berarti
legislatif telah membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak kepada para PD ?
Jawaban atas pertanyaan ini, tergambar sepenuhnya dalam tabel sebagai
berikut:
No
Jawaban
Frekuensi
Persentase
1.
Ya
58
45,67 %
2.
Tidak
51
40,16 %
3.
Ragu-ragu
18
14,17 %
127
100 %
Jumlah
Sumber data dari kuisoner penelitian buku
S. Daming 2008
Tabel 6
132
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات