MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS mengatur mengenai tugas dan wewenang KPU atau nama lain yang serupa dengan itu beserta unit-unit pelaksanannya. Itu berarti kalangan legislatif pada periode ini tidak lebih baik daripada legislatif yang menghasilkan UU No. 12 Tahun 2003 maupun UU No. 22 Tahun 2007. Dengan demikian paradigma perlakuan legislatif terhadap hak PD pada masa ini juga tidak lebih baik daripada legislatif yang mengesahkan UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 22 Tahun 2007. c. Sistem pendataan dan pendaftaran pemilih Ketentuan yang mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pendataan pemilih sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 dengan rumusan : (1) Pendaftaran pemilih dilakukan dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih. (2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. b. c. d. e. f. Nama lengkap; Status perkawinan; Tempat dan tanggal lahir/umur; Jenis kelamin; Jenis disabilitas yang disandang; dan Alamat tempat tinggal. Apakah rumusan yang tertuang dalam Pasal 54 dapat berarti legislatif telah membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak kepada para PD ? Jawaban atas pertanyaan ini, tergambar sepenuhnya dalam tabel sebagai berikut: No Jawaban Frekuensi Persentase 1. Ya 58 45,67 % 2. Tidak 51 40,16 % 3. Ragu-ragu 18 14,17 % 127 100 % Jumlah Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008 Tabel 6 132

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات