MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS mun hanya kelompok PD yang mulai memperoleh perhatian dari legislatif. Jadi kalangan legislatif dari sisi ini telah membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam wawancara dengan peneliti pada 26 November 2007 di Jakarta, A. Yuliani Paris (Anggota Komisi II DPR RI periode 2004-2009) menilai bahwa rumusan Pasal 54 khususnya dalam ayat 2, sudah merupakan bentuk kepedulian legislatif bagi warga PD. Dengan ketentuan seperti itu maka seluruh pemilih PD dapat terdata berdasarkan jenis disabilitas yang disandangnya. Sehingga KPU tidak ada alasan untuk mengabaikan keberadaan pemilih PD sebagai bagian warga negara yang harus dihormati dan dilindungi serta dipenuhi hak politiknya. Optimisme kalangan legislatif seperti terurai di atas terhadap efektivitas sistem pendataan pemilih khususnya bagi warga PD, ternyata kurang begitu direspon oleh tokoh komunitas PD. Dalam wawancara pada 4 Januari 2008 di Jakarta dengan peneliti, Siswadi (Ketua DPP PPDI) menerangkan bahwa kelemahan utama sistem pendataan pemilih khususnya PD sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 ayat 2 adalah karena ketentuan tersebut hanya mengatur tentang jenis disabilitas yang disandang tanpa disertai variabel penegas yaitu bentuk layanan atau alat yang diperlukan. Akibatnya meski penyelenggara Pemilu mengantongi data pemilih PD, tetapi kebanyakan pemilih PD khususnya tuna netra rupanya tidak memperoleh fasilitas terutama alat yang diperlukan dalam pemberian suara. Dengan demikian pencantuman variabel jenis disabilitas pada formulir sebagaimana ketentuan pada Pasal 54 ayat 2 tampaknya menjadi sia-sia. Padahal nilai filosofis yang terkandung di balik ketentuan tersebut pada hakikatnya tidak lain adalah untuk menjadi legal standing bagi KPU agar menyediakan bentuk layanan kepada pemilih PD sesuai dengan kondisi disabilitas dan kebutuhannya. Untuk itulah, maka komunitas PD bersama segenap Stakeholdersnya sangat berharap agar dalam UU Pemilu baru nanti, sudah mengatur secara jelas, tegas dan rinci tentang variabel-variabel pendataan pemilih PD. Namun untung tak dapat diraih malang tak dapat di tolak, harapan tersebut tinggallah sebuah mimpi yang tak bermakna dalam realitas hidup. Betapa tidak karena dalam UU baru Pemilu yaitu UU No. 22 tahun 2007 maupun UU No. 10 Tahun 2008 bukan saja tidak melanjutkan atau mengembangkan pengaturan tentang variabel data pemilih yang lebih jelas, lebih tegas dan lebih rinci, UU tersebut malah justru mengeluarkan variabel jenis disabilitas yang disandang dari ketentuan sehingga hal tersebut sama sekali tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pemilu baru. Untuk jelasnya berikut ini dikutip rumusan Pasal 33 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2008: “Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat Nomor Induk Kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.” 134

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات