MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF
yang dialami beberapa pemilih PD yang karena kesulitan mencoblos sendiri
akibat disabilitas, pemberian suara mereka umumnya diwakili oleh petugas
penyelenggara Pemilu di lapangan.
Hal serupa juga terjadi pada asas rahasia, dengan praktik pemberian
suara oleh beberapa PD yang diwakilkan kepada pihak lain, maka sudah
pasti kerahasiaan pilihan sebagaimana yang diatur dalam UU tersebut di
atas, sulit dipertanggung jawabkan. Sebab bagaimana mungkin sesuatu
dapat disebut rahasia jika rahasia itu sudah diketahui oleh orang lain.
Secara substansial asas penyelenggaraan Pemilu yang tercantum
pada Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003, rupanya diperbaharui dalam UU No.
22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu. Pada Pasal 2 UU tersebut
dirumuskan:
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Mandiri;
Jujur;
Adil;
Kepastian hukum;
Tertib penyelenggaraan Pemilu;
Kepentingan umum;
Keterbukaan;
Proporsionalitas;
Akuntabilitas;
Efisiensi; dan
Efektifitas
Prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dirumuskan
pada Pasal 2 UU No. 22/2007 tersebut di atas, rupanya tidak begitu
pas dari sudut filosofi penyelenggaraan Pemilu, tetapi sangat tepat dari
teknis operasional penyelenggaraan. Hal ini dapat terjadi karena UU
tersebut memang sengaja dibuat khusus untuk penyelenggara dan bukan
penyelenggaraan sebagaimana ditegaskan sendiri dalam UU tersebut
khususnya pada bagian konsideran butir c dan d:
c.
bahwa berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya,
diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan
umum;
d. bahwa penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum
dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
123
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات