MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS Jika ditelusuri secara mendalam prinsip dasar yang diatur pada Pasal 2 UU No. 22/2007, sebetulnya merupakan nilai dasar konsep Good Governance yang kini menjadi acuan umum bagi setiap unit penyelenggara negara. Tegasnya bahwa ketentuan asas-asas tersebut di atas tidak lain merupakan kelanjutan dari asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN sebagaimana diatur dalam UU No. 28/1999. Tak hanya itu sektor swasta pun, kini juga menggunakan nilai dasar tersebut untuk menjadi kerangka berpijak dalam menjalankan roda penyelenggaraan Badan Usaha atau korporasi sebagaimana yang tertuang dalam prinsip Good Cooperate Governance. Jika dalam UU No. 22/2007 diatur mengenai prinsip umum penyelenggara Pemilu, maka filosofi asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang baru diatur dalam Pasal 2 UU No. 10/2008 (LNRI 2008 No. 51; TLN 4836) dengan rumusan : “Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Dalam rumusan Pasal 2 UU No. 10/2008 terdapat 2 unsur baru yaitu efektif dan efisien. Meski tidak secara eksplisit disebut sebagai asas, namun dengan penempatannya pada Pasal 2, maka secara teknis yuridis kedua istilah dimaksud melebur menjadi bagian yang tak terpisahkan dari asas penyelenggaraan Pemilu yaitu luber dan jurdil. Hal ini dapat dipahami mengingat istilah efektif dan efisien merupakan bagian dari asas/prinsip Good Governance sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sungguh hal yang cukup disesalkan karena dalam UU No. 22 tahun 2007 maupun UU No. 10 Tahun 2008 yang mencantumkan kedua istilah tersebut sama sekali tidak ada penjelasan mengenai hal itu baik pada penjelasan umum maupun pada penjelasan pasal demi pasal. Kenyataan ini mengundang kerawanan mengingat kedua istilah ini, cukup riskan dengan hal-hal yang menyangkut upaya pewujudan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Betapa tidak karena tidak tersedianya berbagai aksesibilitas fisik bagi PD dalam penyelenggaraan Pemilu 2004, umumnya karena dianggap tidak efektif dan tidak efisien. Meski ada beberapa KPUD yang tetap menyediakan aksesibilitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2004 maupun Pilkada yang berlangsung sesudahnya, namun kebanyakan KPUD lainnya termasuk KPU Pusat sendiri enggan memenuhi kebutuhan PD tersebut dalam penyelenggaraan Pemilu dengan dalih tidak efektif dan tidak efisien dan berbagai argumentasi yang terkesan menghindari tanggung jawab. Hal ini diakui oleh Valina Sinka Subekti (anggota KPU periode 20022007) bahwa pengadaan alat bantu bagi pemilih PD selain tidak disebutkan 124

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات