MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS ”Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang PD meliputi : a) Pasal 5: “Setiap PD mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. b) c) Pasal 7: i) Ayat (1) : “Setiap PD mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” ii) Ayat (2) : “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan dan kemampuannya”. Pasal 8: “Pemerintah dan atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak PD”. d) Pasal ? : “Setiap PD mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan “. e) 3. Pasal 10: i) Ayat (1): “Kesamaan kesempatan bagi PD dalam segala aspek penghidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas”. ii) Ayat (2): “Penyediaan aksesibilitas dimaksud untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang PD dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat”. iii) Ayat (3): “Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan”. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM meliputi : (1) Pasal 1: (i) Ayat (1): “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap 114

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات