MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS b. To promote actively an environment in which persons with disabilities can effectively an fully participate in the conduct of Publik affairs, without discrimination and on an equal basis with others, and encourage their participation in Publik affairs, including; 1. Participation in non-governmental organizations and associations concerned with the Publik and political life of the country, and in activities and administration of political parties; 2. Forming and joining organizations of persons with disabilities at international, national, regional, and local levels.” Pengaturan konvensi tersebut di atas mengenai hak politik, terutama perlakuan khusus bagi PD dalam penyelenggaraan Pemilu di setiap negara atau bangsa dan masyarakat dunia yang menjunjung tinggi sistem demokrasi dan negara hukum, sebetulnya merupakan bentuk pengejawantahan dari UDHR tahun 1948. Dalam artikel 21 UDHR telah menegaskan: 1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representative. 2. Everyone has the right to equal access to Publik service in his country. 3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal sufferage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. Hal terpokok dari UDHR adalah penegasan yang tertuang pada ayat ke-3 bahwa: “Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara”. Ketentuan yang mengharuskan penyelenggaraan Pemilu bebas dari perlakuan yang diskriminasi dan pengabaian hak pemilih semua warga negara tidak terkecuali PD, lebih dipertegas lagi pada Covenant Civil and Political Rights tahun 1966. Dalam artikel 25 Kovenan tersebut diatur: “Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of Publik affairs, directly or through freely chosen representative; 112