visi modernisasi Indonesia yang kemudian justru berdampak buruk bagi masyarakat lokal.31 Bahasa Indonesia pada masa Orde Baru dijadikan alat untuk integrasi nasional dan kontrol sosial. Penggunaan bahasa Indonesia menjadi ukuran modernisasi sebuah peradaban. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pembangunan dan digunakan sebagai alat politik. Hal ini nampak dari kewajiban bahasa Indonesia diajarkan di seluruh sekolah. Dengan kebijakan tersebut maka ideologi dan pembangunan bisa lebih stabil. Namun di saat yang sama hal ini juga menjadi ancaman bagi keragaman bahasa lokal.32 Bahasa Indonesia pada masa Orde Baru dijadikan alat untuk integrasi nasional dan kontrol sosial. Penggunaan bahasa Indonesia menjadi ukuran modernisasi sebuah peradaban. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pembangunan dan digunakan sebagai alat politik. Hal ini nampak dari kewajiban bahasa Indonesia diajarkan di seluruh sekolah. Dengan kebijakan tersebut maka ideologi dan pembangunan bisa lebih stabil. Namun di saat yang sama hal ini juga menjadi ancaman bagi keragaman bahasa lokal. Sejalan dengan visi modernisasi inilah maka “masyarakat terasing” dianggap sebagai tidak modern atau belum beradab dan seringkali disebut “belum beragama”. Tradisi lokal dianggap sebagai penghambat pembangunan sosial ekonomi. Namun tradisi lokal dimasukkan ke dalam kerangka pembangunan untuk melegitimasi pembangunan itu sendiri. Tradisi lokal juga kemudian dilepaskan dari latar belakang budaya menjadi sekedar ritual atau upacara. Bahkan Soeharto memiliki idiom “agama pembangunan” dimana Hefner menggambarkan bahwa religiusitas Indonesia terjadi di masa Orde Baru yang menekankan pada Ketuhanan dan keyakinan untuk mengganti festival ritual yang “mahal atau mewah” dengan devosi yang sederhana dan dengan kontrol birokrasi yang lebih ketat pada agama-agama pinggiran (rural).33 Politik Soeharto untuk membangun stabilitas dengan unifikasi (penyatuan) budaya sangat terlihat dalam proses transmigrasi. Transmigrasi tidak saja dijadikan alat untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa, Bali dan Madura, tapi secara sosial dan kultural juga menjadi alat untuk membangun identitas nasional dimana diharapkan identitas etnis yang berbeda-beda makin hilang dan makin menyatu menjadi identitas nasional.34 Pada periode ini juga terjadi peminggiran terhadap komunitas etnis Tionghoa secara lebih sistematis. Pilar kebudayaan Tionghoa benarbenar dibatasi, dan bahkan dihapus. Ketiga pilar itu adalah pers berbahasa Tionghoa, sekolahsekolah menengah Tionghoa, dan organisasi-organisasi etnis Tionghoa dihapuskan. Bahkan di tahun 1966, seluruh warga Tionghoa disarankan menggantikan namanya menjadi nama berlafal Indonesia.35 Selain itu upaya stigmatisasi terhadap warga etnis Tionghoa telah membuat prasangka negatif terhadap kelompok ini menguat dan dengan mudah, mereka menjadi target atau obyek yang bisa digunakan untuk mengontrol nasionalisme “pribumi”. Proses asimilasi selama masa Soeharto berjalan sangat sistematis. Tidak saja pada warga etnis Tionghoa, tapi juga pada KAT (Komunitas Adat Terpencil), kelompok kepercayaan tradisional dan masyarakat adat yang dianggap tidak “beradab” dan menghambat pembangunan sosial ekonomi. Selain itu Soeharto juga mengeluarkan kebijakan yang merestriksi orang untuk 31 32 33 34 35 J.Joseph Errington. Shifting Languages: Interactions and Identity in Javanese Indonesia. Cambridge University Press, 1998. Errington. Ibid Brian A. Hoey. Nationalism in Indonesia: Building Imagined and Intentional Communitites through Transmigration. Ethnology Vol. 42 No. 2 Spring 2003, p. 112 Brian A. Hoey. Ibid. p. 110-111 Leo Suryadinata. Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnis Tionghoa: dari Asimilasi ke Multikulturalisme?. Jurnal Antropologi Indonesia 71, 2003 24 UPAYA NEGARA MENJAMIN HAK-HAK KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA SEBUAH LAPORAN AWAL