74 kepolisian tidak memiliki standar prosedur penanganan (SOP) korban luka dalam pengendalian aksi massa. Lambannya penanganan korban luka menjadi catatan serius Komnas HAM, apalagi jika berdampak pada cidera berat yang menyebabkan kematian terhadap seseorang. Masalah keterbatasan akses terhadap para terduga pelaku yang ditangkap juga diakui/dikeluhkan oleh sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Koalisi untuk Demokrasi saat melakukan advokasi ke Komnas HAM. Tim tersebut merupakan para penasihat hukum yang gabungan dari LBH Jakarta, YLBHI, KontraS dan beberapa NGO lainnya. Dalam konteks ini, terjadi dugaan pelanggaran HAM terutama dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 5. Tim Pemantauan Pemilu 2019 Pemilu 2019 memiliki nilai strategis karena meletakan mekanisme baru berupa keserentakan memilih: (a) Presiden dan Wakil Presiden, Daerah Pemilihan (Dapil) seluruh Indonesia; (b) 575 anggota DPR RI, dengan 80 Dapil; (c) 136 anggota DPD, dengan 34 Dapil; (d) 2.207 anggota DPR Provinsi, dengan 272 Dapil; dan (e) 17.610 anggota Gambar 3.10 DPRD Kabupaten/Kota, dengan 2206 Dapil. Dalam konteks pemilu, kewajiban negara, khususnya pemerintah adalah memastikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk mengikuti pemilu, termasuk jika terdapat masalah hukum, baik administrasi pemilu maupun pelanggaran hukum lain. Di sisi lain dalam konteks hak asasi manusia maka pelaksanaan pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan: (a) hak untuk berperan dalam pemerintahan (right to take part in government); (b) hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and to be elected); dan (c) hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan publik (right to equal access to public service). Komnas HAM memandang bahwa pelaksanaan pemilu tidak sekedar memberi legitimasi bagi kekuasaan politik maupun prosedur rutin yang harus dipenuhi dalam negara demokratis, melainkan mekanisme terpenting untuk pelaksanaan hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia dan pengejewantahan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Guna mendorong negara dalam pemenuhan Hak Untuk Ikut Serta Dalam Pemerintahan bagi warga negaranya, Komnas HAM melakukan peman- Dialog perwakilan pasangan calon presiden/wakil presiden di kantor Komnas HAM RI www.ko mn a sh a m.g o .id