MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
Jika ditelusuri secara mendalam prinsip dasar yang diatur pada
Pasal 2 UU No. 22/2007, sebetulnya merupakan nilai dasar konsep Good
Governance yang kini menjadi acuan umum bagi setiap unit penyelenggara
negara. Tegasnya bahwa ketentuan asas-asas tersebut di atas tidak lain
merupakan kelanjutan dari asas-asas umum penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas KKN sebagaimana diatur dalam UU No. 28/1999. Tak
hanya itu sektor swasta pun, kini juga menggunakan nilai dasar tersebut
untuk menjadi kerangka berpijak dalam menjalankan roda penyelenggaraan
Badan Usaha atau korporasi sebagaimana yang tertuang dalam prinsip Good
Cooperate Governance.
Jika dalam UU No. 22/2007 diatur mengenai prinsip umum
penyelenggara Pemilu, maka filosofi asas-asas penyelenggaraan Pemilu
yang baru diatur dalam Pasal 2 UU No. 10/2008 (LNRI 2008 No. 51; TLN
4836) dengan rumusan :
“Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”
Dalam rumusan Pasal 2 UU No. 10/2008 terdapat 2 unsur baru
yaitu efektif dan efisien. Meski tidak secara eksplisit disebut sebagai asas,
namun dengan penempatannya pada Pasal 2, maka secara teknis yuridis
kedua istilah dimaksud melebur menjadi bagian yang tak terpisahkan dari
asas penyelenggaraan Pemilu yaitu luber dan jurdil. Hal ini dapat dipahami
mengingat istilah efektif dan efisien merupakan bagian dari asas/prinsip
Good Governance sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun
1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
Sungguh hal yang cukup disesalkan karena dalam UU No. 22
tahun 2007 maupun UU No. 10 Tahun 2008 yang mencantumkan kedua
istilah tersebut sama sekali tidak ada penjelasan mengenai hal itu baik pada
penjelasan umum maupun pada penjelasan pasal demi pasal. Kenyataan ini
mengundang kerawanan mengingat kedua istilah ini, cukup riskan dengan
hal-hal yang menyangkut upaya pewujudan hak PD dalam penyelenggaraan
Pemilu. Betapa tidak karena tidak tersedianya berbagai aksesibilitas fisik bagi
PD dalam penyelenggaraan Pemilu 2004, umumnya karena dianggap tidak
efektif dan tidak efisien.
Meski ada beberapa KPUD yang tetap menyediakan aksesibilitas
dalam penyelenggaraan Pemilu 2004 maupun Pilkada yang berlangsung
sesudahnya, namun kebanyakan KPUD lainnya termasuk KPU Pusat sendiri
enggan memenuhi kebutuhan PD tersebut dalam penyelenggaraan Pemilu
dengan dalih tidak efektif dan tidak efisien dan berbagai argumentasi yang
terkesan menghindari tanggung jawab.
Hal ini diakui oleh Valina Sinka Subekti (anggota KPU periode 20022007) bahwa pengadaan alat bantu bagi pemilih PD selain tidak disebutkan
124
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление