MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF yang dialami beberapa pemilih PD yang karena kesulitan mencoblos sendiri akibat disabilitas, pemberian suara mereka umumnya diwakili oleh petugas penyelenggara Pemilu di lapangan. Hal serupa juga terjadi pada asas rahasia, dengan praktik pemberian suara oleh beberapa PD yang diwakilkan kepada pihak lain, maka sudah pasti kerahasiaan pilihan sebagaimana yang diatur dalam UU tersebut di atas, sulit dipertanggung jawabkan. Sebab bagaimana mungkin sesuatu dapat disebut rahasia jika rahasia itu sudah diketahui oleh orang lain. Secara substansial asas penyelenggaraan Pemilu yang tercantum pada Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003, rupanya diperbaharui dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu. Pada Pasal 2 UU tersebut dirumuskan: Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Mandiri; Jujur; Adil; Kepastian hukum; Tertib penyelenggaraan Pemilu; Kepentingan umum; Keterbukaan; Proporsionalitas; Akuntabilitas; Efisiensi; dan Efektifitas Prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dirumuskan pada Pasal 2 UU No. 22/2007 tersebut di atas, rupanya tidak begitu pas dari sudut filosofi penyelenggaraan Pemilu, tetapi sangat tepat dari teknis operasional penyelenggaraan. Hal ini dapat terjadi karena UU tersebut memang sengaja dibuat khusus untuk penyelenggara dan bukan penyelenggaraan sebagaimana ditegaskan sendiri dalam UU tersebut khususnya pada bagian konsideran butir c dan d: c. bahwa berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum; d. bahwa penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi; 123

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление