2014
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Daerah (771 berkas). Ketiga aktor ini sesungguhnya merupakan pelaku pelanggaran
HAM tertinggi selama lima tahun terakhir (2010 s.d.2014). Kuat dugaan hal ini terjadi
karena ketiga aktor tersebut memiliki kewenangan (authority) dan/ atau kekuatan (power)
yang diperoleh pasca pemberlakuan otonomi daerah (2001).
Khusus Kepolisian, institusi ini mempunyai kewenangan dan otoritas yang sangat besar
baik dalam ranah penegakan hukum maupun ketertiban masyarakat. Akibatnya, dugaan
pelanggaran HAM akibat penyalahgunaan wewenang cenderung meningkat dari tingkat
aparat paling bawah hingga atas. Polri menjadi lembaga yang hampir tidak terkontrol dan
akibatnya menurunkan kepercayaan publik atas proses dan hasil penegakan hukum. Hal
ini terjadi karena kewenangan institusi yang besar ini belum dilengkapi dengan instrumen
dan mekanisme pengawasan dan kontrol yang memadai dan efektif.
Perusahaan mempunyai kontribusi yang cukup besar pada kasus-kasus pelanggaran
HAM karena jaringan kerja dan kekuatan modal yang besar sehingga diduga
menggunakannya untuk mengatur kebijakan publik dan desain pembangunan termasuk
mempengaruhi kewenangan dan proses pemberian izin usaha yang secara mutlak
berada di tangan Bupati atau Walikota. Modus ini banyak ditemukan dalam kasus-kasus
yang ditangani oleh Komnas HAM. Perizinan yang diterbitkan lebih berpihak pada
kepentingan investasi ketimbang melindungi hak-hak masyarakat.
Sementara Pemerintah Daerah berada di urutan ketiga paling banyak diadukan karena
kewenangan dan otoritasnya yang berlebih sebagai berkah otonomi daerah. Pada banyak
kasus, kewenangan ini justru dipergunakan untuk mengobral izin investasi guna
memperkaya diri dan kelompoknya.
Bahkan tak jarang ketiga aktor tersebut justru menjalin "kerjasama". Modus yang biasa
dilakukan adalah Polisi memproses hukum masyarakat yang merambah lahan konsesi
perusahaan atas dasar izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pola tersebut
berlangsung terus menerus sehingga konflik antara perusahaan dan masyarakat
kerapkali berujung ke ranah pidana karena Polisi mempergunakan hukum secara legal
formal, tanpa mempertimbangkan sisi substansi yaitu akar masalah dan aspek keadilan.
II. Pelaksanaan pemantauan
Pemantauan ke lapangan dilakukan oleh Komnas HAM dalam rangka mengamati
pelaksanaan HAM, memeriksa dugaan pelanggaran HAM, dan memberikan pendapat di
pengadilan (amicus curiae) sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) UU No.39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar
suatu peristiwa dapat dipantau, yaitu mendesak, berpotensi atau jatuhnya korban jiwa
dan/atau luka-luka, mendapatkan perhatian publik, dan telah menjadi isu nasional.
Pemantauan dapat dilaksanakan berdasarkan pada pengaduan yang masuk atau atas
inisiatif Komnas HAM.
Sepanjang 2014, telah dilaksanakan sebanyak 171 kali pemantauan/ penyelidikan, yang
terdiri atas pemantauan regular, pemantauan hak politik warga negara dalam Pemilihan
Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden/ Wakil Presiden 2014, dan pemantauan
oleh kantor perwakilan. Berdasarkan kasus yang telah dilakukan pemantauan, dapat
dilakukan klasifikasi jenis hak yang dilanggar sebagai berikut :
Laporan Tahunan Komnas HAM 2014
73
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление