Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2014 Berdasarkan klasifikasi jenis hak yang dilanggar (berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis), komposisi data pengaduan Komnas HAM 2014 akan tampak sebagai berikut : No 1 Klasifikasi / Tema hak Jumlah berkas Persentase 226 3% 14 0% 107 2% 3,011 41% 3 Hak hidup Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan Hak mengembangkan diri 4 Hak memperoleh keadilan 5 Hak atas kebebasan pribadi 145 2% 6 Hak atas rasa aman 645 9% 7 Hak atas kesejahteraan 2,959 41% 8 Hak turut serta dalam pemerintahan 85 1% 9 Hak perempuan 22 0% 10 Hak anak 55 1% 11 Hak tidak diperlakukan diskriminatif 16 0% 7,285 100% 2 Jumlah Tampak pada data di atas bahwa pelanggaran hak atas keadilan (rumpun hak sipol) menjadi hak yang paling banyak dilanggar, menggeser posisi pelanggaran hak atas kesejahteraan (rumpun hak ekosob) sebagai hak yang paling banyak dilanggar pada 2013. Sebagian berkas pengaduan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan sebanyak 5.325 berkas pengaduan yang kemudian direspon dengan mengeluarkan surat rekomendasi hingga 3.654 buah. Jumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan tidak berbanding lurus dengan berkas pengaduan yang dilimpahkan karena terdapat pengaduan ganda, telah selesai ditangani namun pengadu mengirimkan surat pengaduan lagi, materi pengaduan tidak jelas, materi pengaduan belum atau tidak lengkap, materi pengaduan bukan pelanggaran HAM, surat tembusan yang tidak perlu ditanggapi, dan pelimpahan berkas pengaduan ke Subkomisi Mediasi. Perlu diketahui bahwa materi yang terdapat dalam surat rekomendasi meliputi permintaan klarifikasi, permintaan data dan informasi tambahan, saran dan desakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM, dan rekomendasi akhir hasil pemantauan/penyelidikan. Berdasarkan anatomi pelaku pelanggaran HAM, data 2014 tidak mengalami perubahan yang berarti dibandingkan 2013, bahwa tiga besar pelaku pelanggaran adalah Kepolisian RI di urutan pertama (2.483 berkas), kemudian korporasi (1.127 berkas) dan Pemerintah 72 Laporan Tahunan Komnas HAM 2014

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление