Tanggung Jawab PIDANA INDIVIDUAL dibebaskan dari tuntutan tanggung jawab atasan, dalam kasus Tadic: Komisi menjelaskan standar sebagai berikut Dalam bahasa sederhana, tanggung jawab komando adalah jika terdakwa mengetahui atau seharusnya dapat mengetahui, langsung atau tidak langsung, tindakan kejam bawahannya yang telah dibuktikan tanpa keraguan di hadapan Pengadilan ini. Dan krena kegagalannya mengambil tindakan untuk menghukum pelakunya, menyebabkan kekejaman terus berlangsung, maka ditetapkan bahwa ia telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya sebagai komandan dan dengan demikian harus dihukum. Pengadilan menetapkan bahwa seorang atasan bertanggung jawab pidana karena melanggar “kekuasaan komando” jika ia “gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam kekuasaannya.... untuk mencegah tindakan pelanggaran hukum perang” 517. Dalam kasus High Command, Pengadilan menetapkan secara eksplisit bahwa kegagalan menjalankan “kewenangan komando” secara tepat demi mencegah kekejaman, menurut hukum perang merupakan suatu pelanggaran kewajiban komandan518. Dalam kasus Hostages, Pengadilan menemukan bahwa “menurut prinsip dasar kewenangan dan tanggung jawab komando, seorang perwira yang berdiam diri ketika bawahannya melaksanakan perintah kriminal dari atasannya, dan yang ia ketahui sebagai kriminal, telah melanggar kewajiban moral dalam hukum internasional.” 519 Pengadilan-pengadialan pasca PD II menetapkan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan bawahannya apabila, berdasarkan posisi, kekuasan, dan lingkungan mereka pada saat itu, mereka mengetahui atau telah diberitahu tentang pelaksanaan atau rencana pelaksanaan suatu kejahatan, dan tidak mengambil tindakan untuk memastikan kejahatan akan atau sedang dilakukan, serta tidak melakukan langkah-langkah untuk menghentikan kejahatan tersebut. (a) Pengetahuan Aktual Jika terbukti bahwa terdakwa benar-benar mengetahui terjadinya suatu kejahatan, maka prasyarat mens rea telah terpenuhi. Bukti atas 277